REGIONAL:
Suara.com - Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla alias JK, menegaskan seorang pemimpin harus berani mengambil kebijakan yang cepat dan tepat.
Saat negara menghadapi badai atau krisis. Jika tidak, maka sebuah negara bisa menjadi kacau dan persoalannya tidak pernah selesai.
"Seorang pemimpin harus segera mengambil kebijakan secara cepat dan tidak keliru. Jika keliru, maka persoalan negara tidak akan selesai," kata JK saat memberikan Kuliah Umum MEET THE LEADERS "LEADING THROUGH THE STORM: RESILIENT LEADERSHIP IN TIME OF CRISES " di Auditorium Benny Subianto, Universitas Paramadina, Trinity Tower Lt. 45. Jln.HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, sabtu (24/05/2025).
Kecepatan mengambil kebijakan, lanjut JK, tidak didasari asal berani begitu saja. Melainkan membutuhkan kejelian serta betul-betul memahami akar persoalan badai yang sedang dihadapi.
"Mengambil kebijakan dan keputusan harus punya dasar yang kuat, harus bermanfaat untuk masyarakat banyak serta memiliki pengetahuan yang luas tentang akar masalahnya," tambah JK lagi.
"Hal itu penting agar pengambilan keputusan itu berani tapi tidak keliru," imbuhnya.
Ia mencontohkan kebijakan Presiden Amerika Donald Trump yang juga dikenal dengan Tarif Trump.
JK menilai kebijakan tersebut berani namun keliru dan tidak memahami persoalan sebenarnya.
"Tanpa sadar, Tarif Trump justru merugikan rakyat dan pengusaha Amerika Sendiri karena rakyat Amerika akan membeli barang-barang impor lebih mahal. Begitulah sebuah kebijakan yang diambil tanpa mengetahui persoalan sebenarnya," beber JK lagi.
Kebijakan Trump itu akhirnya memperparah Trade War yang turut mempersulit kondisi semua negara di dunia.
Meski begitu, menurut JK, Indonesia sebetulnya tidak terlalu dirugikan dengan kebijakan Trump. Meski efeknya tetap ada, namun sebenarnya kecil karena ekspor Indonesia ke Amerika hanya 10 persen.
Akibat kekacauan politik dan ekonomi dunia, menyebabkan pertumbuhan ekonomi global turun dari semula 3,7 menjadi hanya 2,8 persen dalam waktu dua bulan kebijakan tarif Trump dikeluarkan.
Penurunan ekonomi global itu pun berdampak pula pada Indonesia yang pertumbuhan jadi melambat.
Dari rencana 5,2 persen pertumbuhan ekonomi menjadi hanya 4,8 persen.
Ditambah adanya hutang menumpuk dan defisit tinggi akibat periode pemerintahan sebelumnya, akhirnya jalan efisiensi diambil oleh pemerintah Prabowo saat ini.
Kondisi itu, menurut JK, tidak sepenuhnya salah Prabowo.
Lebih jauh, Menkokesra di Era Megawati ini mengakui, jika dunia saat ini memang tengah dilanda badai dan krisis.
Sehingga seorang pemimpin harus betul-betul bisa mengayomi rakyat yang dipimpinnya agar negaranya bisa selamat dari badai tersebut.
Tenang dan Fokus
Ketua Umum PMI ini pun memberikan masukan terhadap pemimpin yang berada di tengah badai. Seperti seorang pemimpin harus tetap tenang dan fokus.
"Ibarat kapal yang sedang berada di tengah badai. Seorang pemimpin harus tetap tenang dan fokus bagaimana mencari solusi agar kapalnya tidak karam," tambah JK.
Selain itu, di saat krisis, seorang pemimpin juga harus bisa berkomunikasi secara efektif dengan rakyatnya.
Seorang pemimpin, lanjut JK, juga harus menjaga emosi agar tidak grasak grusuk dalam pengambilan kebijakan.
"Terakhir yang utama juga pemimpin butuh pengalaman dalam menghadapi setiap masalah," ujarnya.
Tak lupa, JK juga membagikan pengalamannya saat mendamaikan konflik Poso, Ambon dan Aceh.
JK juga bercerita tentang kebijakan-kebijakan yang diambilnya saat Indonesia menghadapi krisis 1998 dan 2008.
Seperti saat menaikkan BBM, menaikkan harga minyak tanah dan menghapus subsidi serta kebijakan membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) saat itu.
JK bahkan mengklaim di masa pemerintahannya mengeluarkan kebijakan menaikkan harga minyak tanah dan harga BBM terbesar yang tidak diikuti demo besar-besaran.
"Karena saat itu diumumkan pada saat menjelang puasa dan orang berpikir untuk aksi demo saat berpuasa. Jadi itulah perlunya mengeluarkan kebijakan yang tepat dan strategis," pungkasnya.
TERPOPULER
