Berkaca dari Trump, JK Ingatkan Pemimpin Harus Paham Akar Masalah Sebelum Buat Kebijakan

Suara.com - Mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) bicara soal sikap seorang pemimpin yang harus berani mengambil kebijakan yang cepat dan tepat saat negara menghadapi badai atau krisis.

Kecepatan mengambil kebijakan, menurut Jusuf Kalla, bukan didasari dengan sikap asal berani saja, melainkan butuh kejelian serta betul-betul paham akar persoalan yang sedang dihadapi.

"Seorang pemimpin harus segera mengambil kebijakan secara cepat dan tidak keliru. Jika keliru, persoalan negara tidak akan selesai," kata JK dalam keterangannya saat pidato di acara Meet the Leaders di kampus Universitas Paramadina, Jakarta, ditulis Minggu (25/5/2025).

Atas dasar itu, pemimpin harus bisa mengambil kebijakan dan keputusan dengan memiliki dasar yang kuat, bermanfaat untuk masyarakat banyak, serta memiliki pengetahuan yang luas tentang akar masalahnya.

"Hal itu penting agar pengambilan keputusan itu berani, tetapi tidak keliru," ujar dia.

JK kemudian mencontohkan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait penetapan biaya impor terhadap negara lain, yang juga dikenal dengan Tarif Trump.

Ia menilai kebijakan tersebut berani, tetapi keliru dan tidak memahami persoalan sebenarnya. Menurut JK, Trump tanpa sadar justru membuat kebijakan yang merugikan rakyat dan pengusaha AS sendiri karena rakyat Amerika akan membeli barang-barang impor lebih mahal.

"Begitulah sebuah kebijakan yang diambil tanpa mengetahui persoalan sebenarnya," ucap JK.

Di sisi lain, JK menyebut kalau sunia kini memanh sedang mengalami krisis dan kritis. Krisis itu terlihat dengan masih terjadinya perang Rusia vs Ukraina, India vs Pakistan, Israel vs Hamas. Begitu juga konflik internal di negara-negara Yaman, Sudan, Myanmar.

Potensi konflik juga terjadi antara China dengan Taiwan serta Korea Selatan dengan Korea Utara.

"Semua itu konflik itu mau tidak mau sangat berpengaruh terhadap kondisi dalam negeri Indonesia. Maka dari itu dibutuhkan seorang pemimpin yang mengetahui hal itu, dan menyelesaikan sesuai dengan kondisi tersebut," kata JK.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu memberikan masukan terhadap pemimpin yang berada di tengah badai, seperti harus tetap bersikap tenang dan fokus.

"Ibarat kapal yang sedang berada di tengah badai, seorang pemimpin harus tetap tenang dan fokus bagaimana mencari solusi agar kapalnya tidak karam," katanya.

Selain itu, saat krisis seorang pemimpin juga harus bisa berkomunikasi secara efektif dengan rakyatnya. Seorang pemimpin, menurut JK, harus bisa menjaga emosi agar tidak tergesa-gesa dalam pengambilan kebijakan serta membutuhkan pengalaman dalam menghadapi setiap masalah.

Dia membagikan pengalamannya ketika masih aktif dalam pemerintahan saat mendamaikan konflik Poso, Ambon, dan Aceh serta berbagai kebijakan yang diambilnya saat Indonesia menghadapi krisis pada tahun 1998 dan 2008.

Berbagai kebijakan dimaksud seperti saat menaikkan bahan bakar minyak (BBM), menaikkan harga minyak tanah dan menghapus subsidi, serta membagikan bantuan langsung tunai (BLT) saat itu.

JK mengklaim bahwa pada masa pemerintahannya terdapat kebijakan kenaikan harga minyak tanah dan harga BBM terbesar, yang tidak diikuti demo besar-besaran.

"Karena saat itu diumumkan pada saat menjelang puasa dan orang berpikir untuk aksi demo saat berpuasa. Jadi, itulah perlunya mengeluarkan kebijakan yang tepat dan strategis," ungkap JK.

Ketidakpastian Ekonomi Global

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan, kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dapat meningkatkan risiko ketidakpastian ekonomi global.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, hal itu dapat dilihat dari meningkatnya sejumlah indeks ketidakpastian di AS sendiri.

“Ini bisa kita lihat di beberapa indeks, di US Uncertainity Index, itu hampir meningkat dua sampai empat kali lipat ketidakpastiannya. Ini yang betul-betul harus kita kalkulasi, respons, dan desain kebijakan yang tepat,” ujar Ferry dalam Sarasehan Kebangsaan BPIP di Jakarta, Selasa (20/5/2025) lalu.

Dalam US Uncertainity Index, indeks ketidakpastian dalam kebijakan perdagangan AS naik empat kali lipat, ketidakpastian moneter naik tiga kali lipat, kemudian untuk ketidakpastian dalam kebijakan ekonomi naik dua kali lipat.

Melalui paparannya, Ferry menjelaskan penerapan rezim, tarif Trump ini juga turut meningkatkan kemungkinan resesi di beberapa negara maju.

Kanada, misalnya, yang memiliki potensi resesi mencapai 45 persen, disusul dengan AS (40 persen), Jepang (30 persen), Brasil (17,5 persen), hingga China (15 persen).

“Implikasi lain yang juga perlu kita cermati adalah tarif akan berdampak langsung terhadap perdagangan dunia, beberapa lembaga multilateral seperti IMF, World Bank (memproyeksi) pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan,” jelasnya sebagaimana dilansir Antara.

Dana Moneter Internasional (IMF) sendiri telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,3 persen menjadi 2,8 persen, juga volume perdagangan dari 3,2 persen menjadi 1,7 persen pada 2025.

“Ini yang perlu diantisipasi, terutama dalam beberapa daerah yang punya kontribusi ekspor cukup tinggi,” tutur Ferry.

Pemerintah saat ini, lanjutnya, tengah dalam proses negosiasi dengan Pemerintah AS untuk mencari solusi terbaik menghadapi kebijakan tarif resiprokal tersebut.

Adapun selama proses negosiasi, kedua negara sepakat menyusun peta jalan (roadmap) perdagangan dengan tenggat selama 60 hari ke depan. Pembahasan teknis negosiasi Indonesia-AS bakal mempertimbangkan lima fokus, yakni menjaga ketahanan energi nasional, memperjuangkan akses pasar ekspor, mendorong kemudahan berusaha melalui deregulasi, membangun rantai pasok industri strategis, termasuk mineral kritis, serta memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Tawaran Indonesia kepada Amerika Serikat bertujuan untuk mewujudkan kerja sama perdagangan yang adil, fair and square," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sejauh ini, Indonesia dan USTR telah menandatangani non-disclosure agreement (NDA) yang menandai dimulainya fase pembahasan teknis.