Merancang Dana Desa Untuk Mitigasi Bencana hingga Perubahan Iklim

Suara.com - Perubahan iklim bukan lagi isu global yang jauh dari kehidupan masyarakat desa. Dampaknya kini terasa nyata—cuaca tak menentu, krisis air bersih, hingga bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang datang semakin sering.

Menyadari kenyataan ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) mengarahkan pemanfaatan Dana Desa tahun 2025 untuk memperkuat ketahanan desa terhadap krisis iklim.

“Salah satu fokus penggunaan Dana Desa 2025 adalah untuk kegiatan adaptasi, mitigasi bencana alam serta perubahan iklim, dan pengembangan desa ramah lingkungan,” kata Rahmatia Handayani, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT, dalam pembukaan Dialog Publik Desa Peduli Iklim dan Desa Tanggap Bencana seperti dikutip dari ANTARA, Selasa, (27/05/2025). 

Kebijakan tersebut tertuang dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur petunjuk operasional fokus penggunaan Dana Desa tahun depan.

Selain itu, dalam Keputusan Menteri PDT Nomor 501 Tahun 2024, Kemendes juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam mewujudkan desa yang tangguh terhadap iklim, mulai dari pemerintah pusat hingga komunitas lokal.

Kebijakan ini tidak lahir tanpa dasar. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang 2024 telah terjadi 3.472 kejadian bencana di Indonesia.

Menariknya, sebanyak 99,34 persen dari bencana tersebut merupakan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, kekeringan, dan angin kencang. Banjir menjadi yang paling sering terjadi, yakni mencapai 1.420 kejadian.

"Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi salah satu yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Berdasarkan data bencana Indonesia, sepanjang tahun 2024 telah terjadi 3.472 kejadian bencana dan 99,34 persen diantaranya adalah bencana hidrometereologi dengan banjir sebagai yang paling dominan, yakni mencapai 1.420 kejadian," kata dia.

Dampak dari perubahan iklim tak hanya terasa pada aspek lingkungan, tetapi juga memengaruhi sektor ekonomi, sosial, hingga kesehatan mental masyarakat. Situasi ini menjadi sinyal kuat bahwa desa-desa di Indonesia tak bisa lagi menunggu, tetapi harus segera bergerak.

Di sinilah Dana Desa diharapkan menjadi instrumen perubahan. Dengan pengelolaan yang tepat, desa-desa bisa membangun sistem peringatan dini bencana, membentuk tim tanggap darurat, memperbaiki tata kelola air, menanam jenis tanaman yang tahan kekeringan, hingga memanfaatkan energi terbarukan secara lokal.

Upaya-upaya ini tidak hanya memberi perlindungan, tetapi juga membuka peluang inovasi berbasis lokal.

Namun, membangun desa tangguh iklim tidak bisa dilakukan secara top-down. “Semua kebijakan ini tidak akan berarti tanpa partisipasi masyarakat desa, pendamping desa, dan para pemangku kepentingan lain,” tegas Rahmatia.

Oleh karena itu, Kemendes menyelenggarakan dialog publik bukan hanya sebagai forum sosialisasi, tetapi sebagai ruang bersama untuk bertukar gagasan, pengalaman, dan aspirasi.

Dialog ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kolektif di tingkat desa tentang urgensi perubahan iklim, menghimpun masukan kebijakan, dan mendorong sinergi dalam pelaksanaan aksi konkret yang berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci: dari pemetaan risiko hingga perencanaan anggaran, dari edukasi hingga pelaksanaan program berbasis komunitas.

Langkah ini juga membuka peluang baru bagi desa untuk mengakses sumber pendanaan lain, termasuk dari mitra pembangunan, sektor swasta, dan inisiatif masyarakat sipil.