Suara.com - Tangis Sumiyati (61), warga penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pulogebang, Jakarta Timur, pecah saat ia menyampaikan keluhannya langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Ia khawatir akan dipindahkan dari unit tempat tinggalnya lantaran statusnya sebagai janda.
Sebenarnya ia memiliki seorang anak, tapi sudah tak berada dalam satu Kartu Keluarga (KK) lantaran anaknya telah menikah.
“Suami saya habis meninggal, saya anak cuma 1, saya dengar enggak bisa diperpanjang, bagaimana?” ujar Sumiyati dengan suara lirih saat mengadu ke Pramono di Rusunawa Pulogebang, Penggilingan, Jakarta Timur, Selasa (27/5/2025).
Kekhawatiran Sumiyati berakar dari informasi yang ia terima bahwa rusun tersebut dikhususkan bagi warga yang memiliki keluarga lengkap. Pasca kematian suaminya, ia merasa posisinya sebagai penghuni menjadi rawan.
Sebab, ada aturan yang mewajibkan penghuni Rusunawa melakukan pendaftaran ulang tiap dua tahun sekali.
Sementara, ia khawatir tak diperpanjang masa tinggalnya karena hanya tinggal sendiri.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, menjelaskan bahwa Pemprov memang memiliki kebijakan berbeda untuk penghuni lajang dan yang berkeluarga.
Ia juga menyebut Pemprov memiliki Rusunawa khusus lajang Penggilingan dan Rawa Bebek.
Baca Juga: KPK Temukan Proyek Sekolah di Jakarta Molor, Gubernur Pramono: Pasti Ada Sesuatu
Namun, Sumiyati tak mau dipindah dan masih ingin tinggal di Rusunawa Pulogebang.
Menanggapi aduan Sumiyati, Pramono tak tinggal diam. Ia langsung menanyakan keberadaan anak Sumiyati.
“Anaknya tinggal di sini?” tanya Pramono.
Sumiyati menjawab bahwa anaknya memang tinggal bersamanya di rusun, tetapi belum terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK). Mendengar itu, Pramono langsung memberikan arahan tegas kepada Kelik.
“Pak Kelik, intinya ibu ini, sama anaknya tinggal di situ. Tolong diatur itu,” kata Pramono.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kelik memastikan Sumiyati tetap bisa menghuni rusun tersebut asalkan anaknya resmi tercatat dalam KK.
“Ini karena ada anggota keluarga yang ikut, selama masuk di KK,” pungkas Kelik.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa Rusunawa Green Jagakarsa, Jakarta Selatan, diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk bisa meningkatkan taraf hidup mereka.
"Ini juga khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat meninjau di Rusunawa Green Jagakarsa di Jakarta Selatan, Sabtu (15/3/2025) seperti dimuat ANTARA.
Dengan tinggal di rusunawa diharapkan mereka (penghuninya) juga dapat meningkatkan taraf hidup sehingga kemudian bisa mengakses jenjang perumahan berikutnya.
Pria yang disapa Bang Doel itu mengatakan, rumah susun sederhana sewa (rusunawa) atau hunian vertikal ini merupakan salah satu wujud dari janji kampanye bersama Gubernur DKI Pramono Anung.
Dia menegaskan, rusun yang akan diresmikan ini juga menjadi pembuktian bagi warga Kebon Pala, Jakarta Timur, untuk yang mau berpindah atau relokasi.
"Yang paling sulit adalah memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa rumah susun ini tidak akan menghambat semua kegiatan," ujarnya.
Dalam peninjauannya, Rano menyarankan penambahan fasilitas WiFi untuk membantu anak belajar hingga menunjang usaha warga yang menghuni.
Rusunawa Green Jagakarsa berkonsep ramah lingkungan dan memiliki luas 19.886 meter persegi (m2) atau 1,5 hektare (ha) dengan alokasi anggaran sebesar Rp382 miliar.
Tersedia 3 menara (tower) dan 723 unit dengan tiga di antaranya dikhususkan bagi disabilitas yang ditempatkan di lantai bawah.
Fasilitas yang disediakan, yakni parkiran umum, masjid, taman, lapangan olahraga, perpustakaan, tempat kerja (coworking space), penitipan anak (daycare) dan warung bagi warga untuk usaha.
Unit rusun ini memiliki tipe 36 terdiri dari ruang tamu dengan keluarga, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur dan balkon. Untuk harga sewa unit rusun paling rendah Rp865.000 di luar token dan air.
