REGIONAL:
Suara.com - Usulan mengenai mantan Presiden RI Soeharto dijadikan pahlawan nasional masih tahap proses pembahasan oleh pemerintah, melalui Kementerian Sosial.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menuturkan, tim ad-hoc bentukan Kemensos baru akan menggelar sidang pada bulan Juni nanti. Dalam sidang itu nantinya akan dibahas mengenai kelayakan setiap tokoh yang telah diusulkan masyarakat untuk mendapat gelar nasional.
"Sekarang sedang dalam proses ya, menampung semua usulan itu. Nanti di awal bulan Juni ini akan ada sidang tim ad-hoc yang membahas masalah pahlawan itu. Setelah nanti tim ad-hoc yang dibentuk oleh Kemensos selesai bersidang, hasilnya diserahkan ke Menteri," jelas Agus kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/5/2025).
Hasil sidang dari tim ad-hoc itu nantinya perlu dapat persetujuan terlebih dahulu dari menteri sosial. Setelah itu, mensos akan menyerahkan hasilnya ke Dewan Gelar Istana.
"Jadi keputusan akhir pahlawan ini ada di istana lewat Dewan Gelar," kata Agus.
Adapun tim ad-hoc bentukan Kemensos terdiri dari para ahli, seperti ahli sejarah serta tokoh agama. Agus menjelaskan kalau dalam sidang tim ad-hoc meneliti syarat kelayakan setiap tokoh yang sudah dicalonkan.
Agus menyebutkan kalau Kemensos telah mendengar protes publik tentang penolakan Soeharto dijadikan pahlawan nasional. Kendati begitu, dia menyebut kalau Kemensos tetap harus menerima apa pun usulan dari masyarakat.
"Semua aspirasi masyarakat kita dengar, yang pro dan kontra kita dengar. Tapi kan proses usulan yang diusulkan oleh masyarakat melalui program ke provinsi tetap kita terima. Nanti biarkan tim ya mengkaji, penelitian yang ada di Kemensos yang mengases apakah ini memenuhi syarat atau tidak," ujarnya.
Diketahui, ada sepuluh nama tokoh yang akan diusulkan kepada presiden. Dua di antaranya, Presiden RI ke-2 Soeharto dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang kembali dicalonkan.
Nama Soeharto sendiri diusulkan ke Kemensos oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebutkan kalau tokoh-tokoh yang diususlkan itu ada dari berbagai kalangan dan daerah.
"Jadi di sana ada nama mantan Presiden Soeharto, ada mantan Presiden Gus Dur, dan juga banyak lagi tokoh-tokoh ulama ya, baik dari Jawa Timur, dari Sumatera Utara, dari Sulawesi Tengah, banyak. Dari Cirebon, dari Madura, dari Bangkalan, banyak sekali usulan-usulan yang perlu dibahas sehingga memang memerlukan waktu lebih panjang," ujar Ipul April lalu.
Kendati demikian, Kemensos menargerkan pembahasan tersebut rampung sebelum Agustus agar bisa kemudian dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk diputuskan pada November tahun ini.
"Jadi itu nanti akan diputus bulan November lah. Akhir Oktober atau bulan November itu oleh presiden. Kalau dari kami tentu targetnya sebelum Agustus sudah bisa naik ke Dewan Gelar," ujarnya.
Dipertanyakan Komnas HAM
Terpisah, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mempertanyakan wacana pemberian gelar pahlawan kepada Presiden ke 2 Soeharto.
Hal itu dipertanyakan dengan merujuk latar belakang munculnya gerakan reformasi karena kepemimpinan Soeharto yang otoriter dan diktator.
"Apakah pantas? Saya bertanya kepada teman-teman yang hadir pada siang hari ini, apakah pantas seseorang yang kemudian mendorong kita semua untuk melahirkan reformasi kemudian akan diberikan gelar sebagai pahlawan?" kata Anis dalam diskusi 'Refleksi Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?' di Jakarta, Sabtu, 24 Mei 2025.
Anis meminta agar makna pahlawan dipahami secara utuh dan tidak setengah-setengah atau parsial.
Definisi pahlawan menurut negara, kata Anis, merupakan orang yang berkontribusi untuk bangsa, berkarya, dan memajukan kesejahteraan.
"Jadi saya kira, ketika gelar pahlawan akan diberikan kepada siapapun, pihak manapun yang mengusulkan, itu mesti kembali kepada hal yang paling prinsip dari makna pahlawan itu sendiri," katanya.
"Benarkah dia sudah berkontribusi untuk kemajuan bangsa? Benarkah dia berkontribusi untuk pembangunan bangsa? Benarkah dia berkontribusi untuk kemajuan bangsa? Bukan sebaliknya," sambung Anis.
Anis juga menyinggung soal korban pelanggaran HAM era Soeharto yang sampai saat ini belum mendapatkan keadilan. Pemberian gelar itu akan mencederai keadilan bagi korban.
TERPOPULER