Suara.com - Fenomena premanisme kerap kali mendapat stigma buruk di tengah masyarakat karena sering diasosiasikan dengan tindak kekerasan, pemalakan, dan tindakan kriminal yang meresahkan.
Namun, menurut Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti, pandangan tentang premanisme sepatutnya tidak dilihat secara hitam-putih. Terlebih ketika dikaitkan dengan faktor-faktor struktural seperti kondisi ekonomi dan peran institusi negara.
Ikrar mengingat kembali pandangan mantan wakil presiden, Jusuf Kalla, yang memberikan perspektif manusiawi terhadap keberadaan preman di masyarakat. Ikrar menyebutkan kalau menurut Jusuf Kalla bahwa preman tidak selamanya buruk.
"Di masa lalu, beliau (Jusuf Kalla) itu menyatakan bahwa preman tidak selamanya buruk. Preman itu di dalam bahasa Inggris berarti freeman, orang bebas, tidak tergantung pada pemerintah," kata Ikrar, dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Jumat (29/5/2025).
Namun, Ikrar tidak menutup mata bahwa dalam praktiknya, kelompok-kelompok preman juga kerap kali dimanfaatkan oleh institusi-institusi formal negara.
![Tangkap Layar [Youtube Ikrar Nusa Bhakti]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/01/21/83034-ikrar-nusa-bhakti.jpg)
Premanisme, katanya, digunakan secara tidak langsung oleh aktor-aktor di dalam pemerintahan, kepolisian, maupun militer untuk melakukan pekerjaan "kotor" yang tidak bisa mereka lakukan secara terang-terangan oleh institusi negara.
Berdasarkan analisis dari Jusuf Kalla mengenai akar persoalan premanisme sebenarnya kondisi ekonomi yang memburuk. Dalam kacamata Kalla, premanisme bukan sekadar fenomena sosial, melainkan gejala ekonomi yang gagal memenuhi prinsip keadilan dan kesejahteraan.
"Kalau ditanya mengapa premanisme ini misalnya semakin membesar atau banyak, jawaban beliau (Jusuf Kalla) pasti satu, yang akan ada di pikiran ataupun di otak beliau ini karena situasi ekonomi yang semakin buruk," imbuh Ikrar.
Ikrar juga menjelaskan, ketika lapangan kerja semakin sempit, daya beli menurun, dan biaya hidup terus meningkat, maka sebagian masyarakat, khususnya yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki akses modal, terdorong mencari penghasilan di sektor informal, termasuk aktivitas premanisme, sebagai cara bertahan hidup.
Baca Juga: Curiga Prabowo 'Dibisiki' Mau Akui Israel, Felix Siauw: Jangan sampai Malu-maluin Indonesia!
"Kalau misalnya yang namanya ekonomi Indonesia itu pergerakannya benar-benar menimbulkan azas adil dan makmur, ya tentunya yang namanya semua warga negara Indonesia akan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Inilah yang juga dikatakan oleh Pak Yusuf Kalla," ujar Ikrar.
Berantas Premanisme Berkedok Ormas
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah melalui kepolisian akan menindak tegas segala aksi premanisme, termasuk yang berkedok organisasi masyarakat (ormas).
Sebab, Istana menilai sikap premanisme seperti demikian memang mengganggu iklim investasi dan ketertiban di masyarakat.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi langkah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pendudukan lahan milik negara secara sepihak oleh ormas GRIB Jaya.
Melansir Antara, laporan tersebut disampaikan melalui surat bernomor e.T/PL.04.00/001/KB/V/2025 yang memuat permohonan bantuan pengamanan terhadap aset tanah milik BMKG seluas 127.780 meter persegi di Kelurahan Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan, Banten.
