"Perihal Keputusan Menteri Hukum itu wilayahnya beda. Itu sebagai bentuk legal formal yang diatur dalam undang-undang sebagai syarat untuk mengikuti tahapan pemilu, sebagai syarat pengajuan dana banpol atau hal lain yang berkaitan dengan hukum ke tata negaraan," tandasnya.
Sebelumnya, Plt Ketua Umum PPP, M Mardiono menegaskan, jika ada pihak luar ingin maju sebagai calon ketua umum PPP maka harus menjadi kader terlebih dahulu mengikuti AD/ART yang berlaku.
"Tidak adalah partai politik yang kemudian menutup orang lain, kita terbuka. Tetapi memang ada mekanisme di dalam anggaran dasar, anggaran dan tradisi. Bukan hanya suatu mekanisme," kata Mardiono usai Mukernas PPP di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (14/12/2024).
"Bahwa kemudian ada wacana ya misalnya yang saat ini tidak menjadi kader, kemudian ingin masuk di partai. Itu boleh kita secara terbuka. Tapi memang ada prosesnya," sambungnya.
Ia lantas menyampaikan, tak rasional jika ada orang luar ingin memimpin PPP tapi tidak tahu kondisi internal.
"Kan juga tidak mungkin ya kalau orang yang belum tahu tentang PPP tetapi akan memimpin PPP, kira-kira rasional atau tidak? Orang yang belum tahu tentang dinamika, tentang tradisi politik, tentang karakteristik politik kemudian orang itu misalnya akan memimpin," tuturnya.
Menurutnya, tak ada juga partai politik lain yang sudah lama eksis tiba-tiba dipimpin orang di luar partai.
"Dan saya belum pernah ada lihat partai-partai politik lama atau yang eksis saat ini kemudian tiba-tiba orang lain, misalnya yang saya sebut orang lain namanya kader baru, kemudian tiba-tiba memimpin. Itu menurut pandangan pikiran saya dan rekan-rekan memang sulit untuk bisa dipahami," ujar Mardiono.
" Kader yang sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi ini saja belum tentu. Belum tentu. Bisa memahami secara totalitas. Apalagi misalnya orang lain. Tetapi sekali lagi tidak menutup. Bahwa di dalam mutamar itu kemudian atas hal kesepakatan, yes. Tapi kesepakatan itu tidak boleh keluar dari haluan-haluan konstitusi sebuah partai," imbuhnya.
TERPOPULER
