REGIONAL:
Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) wajib lolos ke parlemen pada Pemilu 2029 bila ingin memiliki bargaining power atau posisi tawar dalam peta politik di Indonesia.
Analis Politik dari Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi mengatakan hal tersebut dengan melihat posisi tawar parpol dalam sistem politik Indonesia saat ini.
Menurutnya hal tersebut akan terjadi bila nanti Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi menjadi ketua umum partai berlambang mawar.
"Di PSI sendiri bisa jadi itu sebagai kekuatan untuk tawar menawar. Cuma persoalannya adalah kalau PSI di 2029 tidak memenangkan kursi di parlemen itu sulit juga bagi PSI untuk tawar menawar gitu," kata Asrinaldi kepada Suara.com, Kamis 12 Juni 2026.
Ia mengatakan, meski nanti di Pemilu 2029 sudah tak ada ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold, nantinya perolehan kursi partai di parlemen sangat menentukan.
"Tetap saja kursi partai itu sangat menentukan untuk membangun koalisi, untuk membangun kerjasama dengan pemerintah dan seterusnya," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, jika Jokowi ingin punya posisi tawar yang diperhitungkan, maka harus bisa membawa PSI menang.
"Nah tentu harus diupayakan PSI menang, kalau enggak tetap saja posisi tawar menawarnya lemah dan dengan kondisi kontroversi sehari seperti hari ini tentu akan berdampak juga kepada PSI," katanya.
"Ke depannya kalau seadanya Pak Jokowi juga tidak menunjukkan kekuatannya untuk bisa mendapatkan suara maksimal dari pemilu 2029 nanti," sambungnya.
Sebelumnya, Presiden ke-7 Jokowi sempat masuk dalam bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Namun, Jokowi tidak tertarik untuk menjadi ketua umum partai berlambang kabah tersebut.
"Ndak lah, yang di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik yang punya kapasitas, kapasitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah beredar kan banyak. Banyak sekali," kata dia saat ditemui, Jumat 6 Juni 2025.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut lebih tertarik menjadi Ketua Umum PSI.
"Saya di PSI aja lah," ucapnya.
Meski tertarik bergabung ke PSI. Namun hingga saat ini belum dicalonkan untuk menjadi ketua umum PSI.
"(Berati di luar PSI tidak ada partai lain yang dipertimbangkan) ya nggak tahu. Di PSI dicalonkan aja belum," jelasnya.
PSI juga akan menggelar kongres pertama di Kota Solo pada Juli 2025 nanti.
Jokowi juga masuk dalam bursa calon ketua umum menggantikan Kaesang Pangarep.
Bahkan banyak kader PSI yang mendukung agar Jokowi menjadi Ketum PSI ke depan.
Jokowi menyebut masih mengkalkulasi peluang maju sebagai ketum PSI seperti apa.
"Ya masih kalkulasi. Jangan sampai kalai nanti misalnya ikut, saya kalah," katanya.
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai PPP, Ade Irfan Pulungan, mengatakan bahwa adanya usulan nama Joko Widodo atau Jokowi sebagai kandidat calon ketua umum PPP memang sengaja digulirkan.
Menurutnya soal keputusan akhir tetap berada di tangan Jokowi.
Pernyataan itu disampaikan Ade menanggapi soal nama Jokowi juga diusulkan menjadi Calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Ya, ini kan lontaran, ini kan masukan, ini kan gagasan, ini kan pendapat. Biarkan saja ini bergulir, biarkan saja ini mengalir, biarkan saja ini berkembang," kata Ade kepada Suara.com, Sabtu 31 Mei 2025.
Menurutnya, menjelang Kongres atau Muktamar partai wajar jika selalu muncul usulan-usulan.
"Kan keputusan itu nanti ada di Pak Jokowi. Begitu, biarkan saja ini berkembang," katanya.
Kendati begitu, Ade tetap mendoakan agar Jokowi mau menerima pinangan sebagai calon ketua umum PPP.
"Insya Allah kami mendoakan, ada hidayah dari Allah SWT menjadikan Pak Jokowi memilih hatinya kepada PPP. Kami berikhtiar," ujarnya .
"Kita biarkan Pak Jokowi yang memilih sesuai dengan suasana kebatinannya. Biarkan Pak Jokowi yang menentukan sikapnya. Nggak usah kita ganggu itu. Begitu," sambungnya.
TERPOPULER
