REGIONAL:
Suara.com - Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla alias JK menegaskan, sejumlah peristiwa perang memicu terjadinya penurunan ekonomi dunia, termasuk Indonesia.
Bagi JK, hal itu tentu menjadi tantangan nyata bagi mahasiswa yang baru saja sarjana.
JK menyebutkan sejumlah negara yang saat ini berperang, seperti antara Rusia-Ukraina, Israel-Gaza, India-Pakistan beberapa bulan lalu dan terkini antara Israel-Iran.
"Dunia saat ini penuh dengan gejolak dan juga di negeri kita (Indonesia). Suatu masa depan yang tidak mudah dengan akibat terjadinya peperangan," kata JK.
Hal tersebut disampaikan JK saat menyampaikan orasi ilmiah dihadapan ribuan wisudawan Universitas Nasional (Unas) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Minggu, 15 Juni 2025.
JK menambahkan, peperangan memicu dunia menjadi krisis. Sebagai bagian kehidupan dunia ini, Indonesia, kata JK, tentu saja ikut mengalami krisis.
Bahkan selain masalah luar negeri, Indonesia juga menghadapi masalah-masalah dalam negeri.
"Di dalam negeri, harga akibat perang ini maka produk kita semua mengalami penurunan seperti mineral, batubara, nickel dan tembaga. Semua mengalami penurunan," sebutnya.
Penurunan harga itu membuat masalah besar bagi Indonesia. Karena otomatis berdampak pada penerimaan negara dalam bentuk pajak.
"Apa akibat semua itu, kalau negara kekurangan penerimaan pajak maka pemerintah melakukan efisiensi. Efisiensi pada dasarnya adalah mengurangi pembangunan, infrastruktur dan sebagainya," papar JK lagi.
Faktor kedua, kata JK, Indonesia makin berat karena dampak hutang dari pemerintahan sebelumnya.
Pasalnya saat perdagangan menurun, penerimaan pajak menurun, pembangunan menurun, juga membuat kesempatan bekerja menurun.
"Banyak perusahaan terpaksa mengurangi kegiatannya. Seperti hotel, kuliner, ekspor, produktifitas pabrik tekstil dan semua begitu," ungkapnya.
"Dengan kondisi tersebut kemampuan negara untuk membayar ikut berkurang," imbuh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia 1999–2000 ini.
Lebih jauh JK juga menyentil kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut JK, kebijakan tersebut tidak hanya melawan dunia tapi juga menyebabkan perlawanan dari Amerika sendiri.
"Karena kebijakan ekonominya yang tidak punya dasar ekonomi sama sekali, tapi selalu didasari politik," tutup JK.
Serangan Israel ke Iran
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengecam keras tindakan Israel yang menyerang kawasan dan fasilitas militer milik Iran.
Karena tidak hanya melanggar kedaulatan suatu negara, tetapi juga berpotensi memicu eskalasi konflik regional.
Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera dalam keterangan diterima di Jakarta, menegaskan bahwa aksi militer sepihak yang dilakukan Israel merupakan hal buruk bagi upaya menjaga perdamaian dan stabilitas global.
“Serangan terhadap wilayah kedaulatan Iran merupakan tindakan provokatif dan sangat berisiko. Situasi ini tidak boleh dibiarkan terus berkembang tanpa kendali,” ucap Mardani.
Atas dasar itu, BKSAP menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera turun tangan dan mengambil langkah konkret guna mencegah memburuknya situasi.
Menurut dia, tindakan preventif dan diplomatik diperlukan demi memastikan bahwa ketegangan antara Israel dan Iran tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang dapat melibatkan lebih banyak negara.
Mardani pun mengingatkan, penghormatan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB merupakan fondasi utama terciptanya perdamaian dunia.
“Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut harus ditindak secara tegas oleh komunitas internasional,” imbuhnya.
Semua pihak perlu menahan diri dan menghindari langkah-langkah yang bersifat eskalatif. Alih-alih provokasi, tuturnya, deeskalasi merupakan hal yang dibutuhkan dalam situasi global dengan berbagai krisis kemanusiaan dan ketegangan geopolitik.
Melalui BKSAP DPR RI, tambah Mardani, Indonesia terus meneguhkan komitmennya terhadap prinsip penyelesaian konflik secara damai dan menjunjung tinggi hukum internasional.
Pergerakan lain yang dilakukan, yaitu mendorong parlemen-parlemen dunia untuk turut bersuara dan mengambil inisiatif mendorong penyelesaian damai, termasuk melalui jalur diplomasi parlemen.
“Dalam situasi penuh ketegangan seperti ini, suara parlemen sebagai representasi rakyat dunia menjadi penting untuk menekan pihak-pihak yang cenderung menggunakan kekuatan militer secara sepihak,” demikian Mardani.
Diketahui, tentara Israel (IDF) Jumat (13/6) dini hari melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap Iran. Angkatan Udara Israel menghantam sejumlah target militer dan fasilitas program nuklir.
Otoritas Israel menyatakan bahwa operasi itu bertujuan untuk mencegah ancaman terhadap eksistensi negara zionis tersebut.
Menurut militer dan intelijen Israel, Iran sudah semakin mendekati “titik tanpa kembali” dalam mengembangkan senjata nuklir dalam waktu dekat.
Media Iran melaporkan bahwa sejumlah pejabat militer senior dan ilmuwan nuklir tewas dalam serangan itu.
Serangan juga ditujukan ke fasilitas nuklir di Natanz, Fordow, dan Isfahan, serta basis militer Iran di wilayah barat laut negara itu.
Sementara itu, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyebut serangan tersebut sebagai kejahatan dan memperingatkan bahwa Israel akan menghadapi “nasib pahit dan mengerikan.”
Sebagai respons, Republik Islam Iran meluncurkan Operasi Janji Sejati 3 (Operation True Promise 3).
Media Israel melaporkan bahwa puluhan orang telah menjadi korban dalam serangan operasi Iran tersebut.
TERPOPULER
