Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengaku belum berencana membuat program jaminan kesehatan model BPJS untuk hewan di Ibu Kota.
Meskipun, ia sudah mendapatkan usulan untuk membuat program ini demi membantu pembiayaan perawatan hewan-hewan untuk kalangan menengah ke bawah. Namun, Pramono mengaku lebih memprioritaskan pembangunan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).
Sebab, menurutnya saat ini Jakarta baru memiliki satu Puskeswan di Ragunan, Jakarta Selatan.
"Jadi untuk BPJS Hewan kan memang ada usulan. Kami sekarang ini baru punya puskesmas hewan di satu tempat, yaitu di Ragunan," ungkap Pramono Anung kepada wartawan, dikutip Senin (16/6/2025).
"Sangat kurang untuk Jakarta. Salah satu problem di Jakarta adalah kucing," imbuhnya.
Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) era Presiden ke-7 RI, Jokowi itu mengatakan, peningkatan populasi kucing di Jakarta juga menjadi salah satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
Karena itu, Politisi PDI Perjuangan itu berencana menambah kuota program sterilisasi massal ke depannya.
"Maka untuk sterilisasi kucing yang dulu kami canangkan 22.000, mungkin kuotanya akan kami tambah," ungkapnya.
"Karena memang ternyata beranak-pinaknya di luar dugaan lebih cepat dari yang kita perkirakan sehingga dengan demikian bukan hanya kucing, anjing dan semuanya, semua hewan (liar) di Jakarta," lanjutnya menambahkan.
Baca Juga: Tepis Fadli Zon? Viral BJ Habibie Bongkar Fakta Pemerkosaan Massal 98: Kita Mengutuk Tindakan Biadab
Untuk itu, ia menyebut perlunya penambahan fasilitas demi memudahkan upaya penambahan sterilisasi hewan liar massal. Ke depannya, ia menargetkan tiap kota Jakarta memiliki minimal satu Puskeswan.
"Saya akan meminta kepada Dinas KPKP untuk membuka minimal di satu kota itu ada satu puskesmas untuk hewan," pungkas Pramono Anung.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan tidak sedang merancang program semacam BPJS untuk hewan.
Hal ini ditegaskan langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan A. Sidabalok, menanggapi pernyataan anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP, Hardiyanto Kenneth.
Alih-alih membentuk skema BPJS khusus hewan yang mengharuskan iuran bulanan, Pemprov DKI lebih memilih skema subsidi atau potongan harga bagi pemilik hewan peliharaan yang kurang mampu.
"Bukan BPJS. Hanya subsidi atau potongan harga. Kalau BPJS kan ada iurannya," ujar Hasudungan kepada wartawan, Selasa (10/6/2025).
Hasudungan menyebut, wacana BPJS hewan yang ramai dibicarakan hanyalah salah paham.
Menurutnya, ide itu sempat terucap secara spontan saat inspeksi mendadak (sidak) di Puskeswan Ragunan, Jakarta Selatan, setelah mendapati ada warga kurang mampu yang kesulitan membayar biaya steril hewan peliharaan mereka.
"Ide itu spontan muncul ketika pas sidak Puskeswan ada warga yang kurang mampu harus bayar biaya steril yang mahal," ucapnya.
"Dan bilang kalau warga seperti ini kalau dibantu terkait biaya pengobatan pasti sangat senang dan merasa terbantu karena tidak semua warga Jakarta mampu membawa hewannya berobat ke drh atau klinik hewan," sambungnya.
Meski begitu, ia mengakui wacana ini belum masuk tahap implementasi. Pemerintah daerah masih harus melakukan kajian mendalam sebelum benar-benar menjalankan program tersebut.
"Dan itu masih wacana perlu kajian komprehensif. Gak semudah itu untuk mengimplementasikannya. Kan semacam kalau BPJS manusia kan memang sudah ada lembaga khusus yang menangani," pungkasnya.
