Golkar Ajukan 'Syarat' Jika Jokowi Mau Gabung: Tapi Kalau Mau ke PSI ya Monggo

Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyerahkan keputusan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk melabuhkan diri ke partai politik (parpol) mana, baik itu Partai Golkar maupun Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Meski demikian, dia menekankan ada 'syarat' khusus apabila Jokowi memilih ingin bergabung ke Golkar.

'Syarat' itu ialah Jokowi harus berkomunikasi dengan pihaknya terlebih dahulu apabila memang ia berkehendak masuk ke partai berlambang beringin itu.

"Ya, tergantung Pak Jokowi saja, Pak Jokowi mau masuk ke partai mana, mau berdiam di 'rumah' yang mana. Kalau mau di PSI ya monggo, kalau mau masuk Golkar ya kami itu stelsel aktif, ya tentu Pak Jokowi mesti berkomunikasi kepada kami," kata Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Senin (16/6/2025).

Dia menyebut alasan Partai Golkar membuka pintu untuk Jokowi bergabung karena pihaknya tidak ingin membeda-bedakan satu warga negara Indonesia dengan warga negara yang lain.

“Kami enggak bisa terus ngomong ‘wah enggak ada pintu buat Pak Jokowi’, wong rakyat biasa saja, RT saja kita terima apalagi mantan presiden pasti pintu kita terbuka,” ujarnya.

Ketua Fraksi Golkar DPR RI itu pun mengatakan keputusan Jokowi untuk menentukan berlabuh di partai mana pada akhirnya berada di tangan mantan Wali Kota Solo tersebut.

“Pak Jokowi saya yakin akan mengkalkulasi manfaat dan mudaratnya kalau beliau berpartai, baik kemanfaatan untuk diri beliau maupun kemanfaatan untuk bangsa,” kata dia.

Sebelumnya Jumat (16/5), Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta William Aditya Sarana menyatakan setuju dengan masuknya Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo sebagai calon Ketua Umum (Ketum) PSI.

“Pak Jokowi yang kerja nyatanya sudah kami rasakan sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta patut menjadi calon Ketua Umum PSI," kata William dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

Adapun pada Desember 2024, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan dirinya menyambut dengan terbuka untuk Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu bukan partai keluarga.

Oleh karena itu, dia mengatakan Golkar terbuka bagi kepada orang-orang yang ingin berkontribusi dalam membangun Golkar sebagai partai yang tidak memiliki pemegang saham terbesar.

“Jadi persoalannya bukan ajak mengajak, tetapi kita akan menyampaikan bahwa sikap, karakter Golkar sebagai sebuah partai terbuka, Golkar ini partai rakyat, bukan milik keluarga dan tidak ada pemegang saham terbesar,” kata Idrus di Jakarta.

Peluang Sempit Jokowi

Sebelumnya, peluang mantan Presiden ketujuh RI, Joko Widodo atau Jokowi untuk mendapatkan rumah politik baru usai dipecat dari PDIP dinilai semakin sempit.

Menurut Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, momentum Jokowi untuk masuk Golkar sudah lewat. Ia menilai pengaruh politik Jokowi saat ini sebenarnya mulai melemah.

"Saya kira momen masuk ke Golkar sudah lewat sekarang pak Jokowi tidak lagi punya kekuatan pengaruh," kata Lili kepada suara.com, dihubungi Selasa (10/6/2025).

Hal serupa nampak berlaku bagi pitra sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Kendati saat ini menjabat sebagai wakil Presiden, posisi itu tidak lantas menjadi karpet merah bagi Gibran bisa mulus menjadi kader Golkar.

"Di kalangan internal Golkar saya melihat kemungkinan ada juga yang tidak setuju. Jadi agak berat jika masuk Golkar," kata Lili.

Di tengah terbatasnya pilihan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) disebut sebagai opsi yang paling memungkinkan bagi Jokowi dan keluarganya.

Menurut Lili, keberadaan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI sudah menjadi pembuka jalan penting bagi kedekatan politik.

"Peluang terbesar ada pada PSI karena sudah ada Kaesang. Di partai ini, baik Jokowi maupun Gibran bisa diterima," ujarnya.

Selain itu, secara elektoral, PSI juga dinilai membutuhkan sosok kuat yang dapat mendorong popularitas dan mendongkrak elektabilitas partai. Hanya saja, bukan berarti tidak rentan terhadap sentimen negatif dari publik.

"Problemnya memang ada kritik atau tuduhan nepotisme dari publik," ucap dia.