Model pembinaan militer ini dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirimkan pemuda bermasalah ke barak militer. Namun, kebijakan tersebut menuai pro dan kontra.
Suara kritis misalnya datang dari sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Rakhmat Hidayat. Ia menilai kebijakan mengirim pemuda pelaku tawuran ke barak militer belum tentu efektif menekan angka kasus tawuran di Jakarta. Apalagi kebijakan yang sudah diterapkan di Jawa Barat tersebut juga belum bisa dibuktikan sejauh mana efektivitasnya.
“Kemudian karakteristik masyarakat di Jakarta dan Jawa Barat kan berbeda. Jadi lebih baik Pemerintah Provinsi Jakarta membuat program yang lebih spesifik dan inovatif,” jelas Rakhmat kepada Suara.com, Rabu (18/6/2025).
Menurut Rakhmat tawuran di Jakarta merupakan masalah klasik yang telah berulang kali muncul di tiap periode pemerintahan. Ia menekankan perlunya penanganan yang lebih komprehensif bukan bersifat instan atau represif semata.
Alih-alih mengandalkan pendekatan semi-militer, Rakhmat menyarankan Pemrov Jakarta lebih serius memperluas program pemberdayaan pemuda dan masyarakat berbasis komunitas. Sebab ia menilai banyak remaja atau pemuda di Jakarta terlibat tawuran akibat tidak adanya ruang positif untuk menyalurkan energi dan kebutuhan aktualisasi diri.
“Itulah yang menyebabkan lingkungan-lingkungan tersebut rentan,” katanya.
