Suara.com - Suasana kunjungan Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, di Blitar, Jawa Timur, diwarnai ketegangan saat tiga mahasiswa mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
Insiden tersebut dengan cepat menjadi sorotan nasional setelah video penangkapan mereka tersebar luas di media sosial, memicu perdebatan sengit tentang ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat di era pemerintahan baru.
Para mahasiswa tersebut, yang diketahui merupakan anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), diringkus saat mencoba menyuarakan aspirasi mereka melalui sejumlah poster.
Pesan-pesan yang mereka bawa bernada kritis, seperti 'Dinasti tiada henti', 'omon-omon 19 juta lapangan kerja', 'Semangat terus bikin bualan mas Wapres Gibran', dan 'konstitusi?!!'.
Momen dramatis ini terekam dan diunggah oleh akun @/bangherwin di platform X (sebelumnya Twitter) pada Selasa, 18 Juni 2025, dan langsung menyulut reaksi publik. Dalam video tersebut, terlihat jelas bagaimana anggota Paspampres mengamankan para mahasiswa dengan cara yang dinilai represif.
"Apakah ini yg dinamakan Demokrasi pak Prabowo? Saya kira wajar saja ketika rakyat menagih janji kepada Gibran yang bilang '19 juta lapangan pekerjaan'," tulis akun tersebut, mengawali badai komentar dari warganet.
Tindakan Paspampres, terutama saat seorang anggota terlihat mengalungkan tangannya ke leher salah satu mahasiswa untuk menahannya, menjadi pusat kecaman.
Adegan lain menunjukkan seorang mahasiswa yang berusaha menghindar namun kembali dikejar dan diamankan, semakin memanaskan suasana digital.
"Ini harus di up, pemerintah melakukan kekerasan, otoriter. Lagian spanduk tulisan tangan doang, ya Allah," komentar seorang warganet dengan nada prihatin.
Kritik yang lebih tajam pun bermunculan, menghubungkan insiden ini dengan isu yang lebih besar.
"Mulai masuk pada era pembungkaman. Diktaktor antikritik, demokrasi omon-omon, reformasi jilid II akan terjadi," sahut yang lain.
Sentimen kekecewaan juga terdengar, "Digaji rakyat tapi kok berani mukulin rakyat?" tanya seorang pengguna X. "Takut kok sama tulisan. Memang nggak boleh dikritik rakyat? Bahaya kalau pemimpin nggak suka dikritik," timpal lainnya.
Menanggapi insiden yang kadung viral ini, Wakapolres Blitar Kota, Kompol Subiyantana, memberikan penjelasan dari sisi aparat. Menurutnya, tindakan tersebut bukanlah penangkapan, melainkan penghalauan.
Tujuannya adalah untuk mencegah ketiga mahasiswa PMII tersebut menerobos iring-iringan Wakil Presiden yang hendak menuju lokasi makan siang.
"Ada tiga orang yang menerobos rombongan Wapres dan saat itu oleh Paspampres dihalau atau dipinggirkan agar jangan sampai menganggu. Peristiwa sekira pukul 12.30 WIB," kata Subiyantana pada Rabu (18/6/2025).
Ia juga menegaskan bahwa ketiga mahasiswa tidak ditahan dan langsung diperbolehkan pulang tanpa proses hukum.
"Tidak ada penahanan, hanya dihalau. Ini sudah sesuai dengan prosedur pengamanan," ucapnya.
Namun, dari pihak mahasiswa, Ketua Pengurus Cabang PMII Blitar, Muhammad Thoha Ma’ruf, membenarkan bahwa aksi tersebut memang sebuah gerakan kritik yang terencana.
"Ada empat poster catatan kritis mahasiswa PMII Blitar terhadap Wapres Gibran. Kami memang berniat membentangkan poster itu sebagai sambutan untuk Wapres Gibran," kata Thoha, mengonfirmasi bahwa aksi anggotanya adalah bentuk ekspresi politik yang disengaja.
Kritik mahasiswa ini berakar pada salah satu janji kampanye paling ambisius dari Gibran Rakabuming Raka: penciptaan 19 juta lapangan kerja baru.
Janji itu yang disampaikan dengan penuh percaya diri saat debat cawapres di Jakarta Convention Center pada 22 Desember 2023, mencakup target 5 juta green jobs atau pekerjaan ramah lingkungan, yang akan direalisasikan melalui kelanjutan program hilirisasi di berbagai sektor serta penguatan ekonomi kreatif dan UMKM.
Akan tetapi, janji tersebut kini terasa kontras dengan realita di lapangan. Pada 27 Mei 2025, sebuah Job Fair di Bekasi diserbu oleh lebih dari 20 ribu pencari kerja, menyebabkan suasana yang tidak kondusif hingga sejumlah orang harus dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis.
Situasi itu diperburuk oleh data pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus menunjukkan tren peningkatan.
Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Mei 2025 saja, sudah ada 26.455 pekerja yang dilaporkan terdampak PHK. Angka ini menyusul data suram dari tahun sebelumnya, di mana sepanjang Januari hingga Oktober 2024 terdapat 63.947 pekerja yang terdampak. Data tahun 2024 itu mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2023 sebanyak 45.576 pekerja.
TERPOPULER
