Suara.com - Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih diwarnai oleh intervensi langsung yang tegas, terutama ketika kebijakan para menterinya memicu polemik dan keresahan di masyarakat.
Dalam beberapa bulan pemerintahannya, tercatat setidaknya lima kali Presiden harus 'turun tangan' untuk membatalkan atau merevisi keputusan pembantunya. Langkah ini seolah mengirim pesan kuat: Prabowo adalah wasit tertinggi yang tidak akan ragu meniup peluit ketika kebijakan dianggap keluar jalur.
Dari isu perut rakyat hingga sengketa wilayah yang sensitif, intervensi Presiden Prabowo menjadi bukti gaya kepemimpinan yang populis dan responsif terhadap denyut nadi publik. Berikut adalah momen krusial saat Prabowo mengambil alih kemudi dan membatalkan kebijakan kontroversial para menterinya.
Menyelamatkan Kantong Rakyat: PPN dan Elpiji 3 Kg
Kabar kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada awal 2025 sontak membuat publik bergejolak. Di tengah tekanan ekonomi, rencana yang tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) ini dinilai akan mencekik daya beli.
Petisi online dan aksi penolakan di jalanan menjadi pemandangan umum. Merespons kegaduhan ini, Prabowo mengambil langkah taktis dengan mendatangi langsung kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hasilnya, sebuah keputusan yang melegakan.
"Sudah jelas, kenaikan PPN 12 persen ini hanya untuk barang mewah, bukan kebutuhan pokok rakyat. Titik," tegas Prabowo dalam konferensi pers dramatis pada malam tahun baru, Selasa (31/12/2024).
Kebijakan itu pun direvisi, hanya menyasar barang seperti jet pribadi, kapal pesiar, dan properti mewah, sementara kebutuhan esensial masyarakat aman dari kenaikan pajak.
Tak lama berselang, giliran kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang memicu kekacauan. Aturan yang melarang pengecer menjual elpiji 3 kg per 1 Februari 2025 dengan dalih agar subsidi tepat sasaran, justru berbuah malapetaka.
Kelangkaan terjadi di mana-mana, antrean mengular, bahkan memakan korban jiwa. Melihat situasi darurat ini, Prabowo dikabarkan menelepon Bahlil hingga dua kali sebelum memanggilnya ke Istana. Hasilnya, kebijakan itu dibatalkan seketika.
Di hadapan media, Bahlil mengakui kesalahannya.
"Ini murni kesalahan kami, tidak perlu saling menyalahkan. Saya yang bertanggung jawab penuh atas gaduh yang terjadi," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (4/2/2025).
Ia berjanji akan mencari formula distribusi yang lebih baik tanpa menyulitkan akses masyarakat kecil.
Dari Raja Ampat hingga Pulau Aceh
Kecintaan Prabowo pada lingkungan hidup diuji ketika laporan Greenpeace Indonesia mengungkap ancaman tambang nikel di jantung surga pariwisata Raja Ampat. Aktivitas tambang di pulau-pulau kecil yang dilindungi UU terbukti telah merusak ratusan hektar hutan dan mengancam ekosistem laut yang rapuh. Tagar #SaveRajaAmpat pun viral, menuntut tindakan tegas.
TERPOPULER
