Rieke Diah Pitaloka Curigai Kapal Perang AS di Laut Aceh, Malah Diceramahi Netizen

Suara.com - Rieke Diah Pitaloka melontarkan kecurigaan terhadap keberadaan kapal induk Amerika Serikat, USS Nimitz CVN-68, yang melintasi perairan Aceh.

Dalam unggahan di platform X (dulu Twitter), Rieke mengaitkan kehadiran kapal perang AS tersebut dengan isu kedaulatan dan keamanan nasional.

Poin yang digarisbawahi terutama menyangkut empat pulau di wilayah Aceh yang belakangan ramai dipersoalkan.

"Jika benar dugaan kapal induk Amerika Serikat USS Nimitz CVN-68 melintas laut Aceh, yang diduga menuju Teluk Persia, maka.." tulis Rieke.

"Semoga sekarang paham, soal 4 pulau di Aceh dan pulau-pulau kecil lainnya di gugus perairan Indonesia adalah soal kedaulatan, pertahanan dan keamanan," sambungnya, disertai tagar #ViralForJustice, #SaveAceh, dan #SaveIndonesia.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga menekankan pentingnya memandang pulau-pulau kecil Indonesia bukan hanya dari perspektif ekonomi.

Jangan hanya dimanfaatkan untuk pembangunan resor atau eksploitasi tambang, tetapi juga harus dilihat melalui kacamata geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi.

"Masih cuma berpikir bangun resort dan buka tambang di pulau?" sindirnya dalam unggahan tersebut.

Pernyataan Rieke langsung memantik reaksi dari publik. Beberapa netizen memberikan penjelasan mengenai kehadiran USS Nimitz dan prosedur pelayaran internasional.

Salah satu netizen memberikan penjelasan bahwa USS Nimitz tengah dalam perjalanan dari Laut China Selatan menuju Teluk Persia.

Perjalanan mereka sebagai bagian dari penugasan militer AS, menyusul meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah antara Iran dan Israel.

Dalam perjalanannya, gugus tempur kapal induk tersebut melewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I), yang memang merupakan jalur yang sah sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional.

"Gugus tempur USS Nimitz harus melewati ALKI I yang berada di Selat Malaka, Singapura, kemudian memasuki perairan Aceh dan lanjut ke Samudera Hindia," tulis seorang netizen.

"Kapal-kapal internasional baik komersil maupun militer dipersilakan untuk melintasi jalur ALKI tersebut karena ada hak lintas damai yang diatur UNCLOS 1982," jelasnya lebih lanjut.

Banyak komentar lain yang menyoroti ketidaktepatan Rieke dalam mengaitkan isu militer global dengan persoalan pulau di Aceh.