Infografis
Suara.com - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan dirinya mengakui adanya peristiwa pemerkosaan pada kerusuhan 1998, bahkan ia mengutuk adanya hal itu.
Namun ia mempertanyakan diksi massal yang dipakai meliputi peristiwa tersebut.
Hal itu disampaikan Fadli dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
"Begitu juga dengan kerusuhan Mei kerusuhan Mei itu kan suatu kerusuhan yang telah menimbulkan banyak korban korban jiwa korban harta termasuk perkosaan. nah dan juga kita mengutuk," kata Fadli.
Fadli mengatakan, soal pernyataamnya yang menjadi kontroversi itu tak terkait dengan proyek penulisan sejarah yang digagas pemerintah.
Ia menjelaskan, hanya mempertanyakan diksi massal yang dipakai.
"Karena itu sebenarnya saya tidak bukan urusan soal penulisan sejarah itu adalah pendapat saya pribadi soal itu. Soal massal itu diksi massal kenapa? massal itu sangat identik dengan terstruktur dan sistematis," ujarnya.
Ia lantas mencontohkan kasus pemerkosaan yang terjadi di negara lain seperti peristiwa Nanjing di Tiongkok hingga kasus di Bosnia.
"Nah di kita saya tidak menegasikan bahwa itu terjadi dan saya mengutuk dengan keras dan kalau ada fakta-fakta yang terkait hukum atau pendokumentasian, saya kira tidak ada masalah nah semuanya kan ada fakta-faktanya apa secara hukum dan final misalnya pelakunya dimana dan seterusnya," katanya.
Baca Juga: Kebal Protes, Penulisan Ulang Sejarah Sudah Nyaris Rampung
Ia pun mengakui adanya perbedaan-perbedaan pendapat bukan dirinya hanya sebagai Menteri Kebudayaan, tapi juga sebagai sejarahwan hingga seorang peneliti.
"Mendiskusikan ini dan sangat terbuka dan saya sudah diskusi ini 20 tahun lebih ya dengan mengkonfrontasi ini di televisi, di berbagai tempat tidak denial sama sekali ini tidak ada urusannya dengan denial dan kita sangat menghormati bahkan di dalam buku sejarah itu soal pergerakan perempuan itu luar biasa dan peran perempuan itu kalau tidak salah mereka," katanya.
Fadli menegaskan tak terlibat dalam proses penulisan sejarah, itu semua diserahkan kepada ahli.
"Silahkan tanya kepada mereka apakah saya mengelakukan intervensi ini harus masuk, ini tidak bahkan saya di eranya Bung Karno saja saya katakan apakah di era Orde Lama itu ada istilah Orde Lama? kan tidak ada jadi tonenya kita positif juga mengembangkan termasuk pencapaian di dunia internasional yang luar biasa dengan konferensi Asia Afrika gerakan non blok dan lain-lain," pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR RI fraksi PDIP, Mercy Chriesty Barends, meluapkan emosinya saat rapat kerja bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Menurutnya, pernyataan Fadli yang meragukan kasus pemerkosaan massal wanita etnis Tionghoa 1998 saat menyakiti para aktivis perempuan.
