Percepatan Pembentukan Dinas Ekraf Daerah, Berproses di 19 Provinsi dan 56 Kabupaten/Kota

Selasa, 08 Juli 2025 | 18:25 WIB
Percepatan Pembentukan Dinas Ekraf Daerah, Berproses di 19 Provinsi dan 56 Kabupaten/Kota
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya. [Suara.com/Novian]

Suara.com - Pemerintah percepat pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif (Ekraf) di tingkat daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyebut, hingga pertengahan 2025 sudah ada 19 provinsi dan 56 kabupaten/kota yang sedang berproses membentuk kelembagaan dinas ekraf melalui regulasi daerah.

"InsyaAllah kalau ini semua lancar, dibantu oleh Kemendagri juga pengesahannya. Di akhir tahun ini atau setelah perda-perda itu diselesaikan, perda SOTK, akan ada 27 provinsi (memiliki dinas ekraf) atau 71 persen dari jumlah provinsi yang ada. Namun memang kabupaten kota belum terlalu banyak," kata Riefky saat rakornas di Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Ia menjelaskan, lima tahun lalu hanya terdapat delapan dari 38 provinsi yang memiliki struktur kelembagaan dengan nomenklatur ekonomi kreatif. Di tingkat kabupaten/kota, jumlahnya lebih sedikit, hanya 18.

Percepatan pembentukan Dinas Ekraf ini terjadi setelah Kementerian Ekonomi Kreatif melakukan konsultasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri. Hasilnya, lahirlah Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pembentukan Kelembagaan Ekraf Daerah.

Kebijakan itu dikeluarkan menyusul berpisahnya Kementerian Pariwisata dan Ekraf yang pada masa pemerintahan Joko Widodo sempat di gabung.

Riefky menekankan bahwa dinas ekraf nantinya harus berperan dalam mengurusi bisnis. Hal itu juga sejalan dengan target yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Ekraf.

"Dinas ekraf yang bergabung atau mandiri itu nantinya untuk mengurusi bisnis. Kita bukan mengurus penerima bansos. Kita mengurus bagaimana potensi daerah di bidang ekraf ini menjadi pengusaha-pengusaha baru. Jadi pengusaha, menjadi buka lapangan kerja, mereka pendapatan penghasilannya meningkat," tuturnya.

Riefky mengakui pembentukan dinas ekraf memerlukan proses politik dan administratif yang tidak sederhana, karena harus melalui pembahasan dan persetujuan DPRD. Untuk itu, Kemenekraf membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang khusus mendampingi daerah.

"Ini proses itu sudah berjalan, tentu nanti perlu approval dari Kemendagri. Hari ini adalah bagian dari tindak lanjut dari apa yang dilakukan oleh Satgas Penguatan Kelembagaan ekraf di daerah yang dipimpin oleh eselon 1 kami, Staf Ali Menteri, yang melakukan rangkaian pendampingan," pungkasnya.

Baca Juga: Gen Z dan Milenial Banjiri Industri Kreatif, Menteri Teuku Riefky: Gaji Lebih Tinggi dari UMR

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Materi Teks Informasi Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Cek Seberapa Sehat Jam Tidurmu Selama Bulan Puasa?
Ikuti Kuisnya ➔
×
Zoomed

VIDEO TERKAIT

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI