Revisi UU MK Jadi Senjata Balasan DPR Atas Putusan Pemilu Pisah?

Suara.com - Di tengah panasnya polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan daerah, bola panas kini bergulir ke Senayan. DPR RI diduga menyiapkan "langkah balasan" melalui revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang ternyata sudah siap untuk diketuk palu.

Sekretaris Jenderal MK, Heru Setiawan, menepis kabar bahwa rapat kerja Komisi III DPR pada Rabu (9/7/2025) membahas putusan kontroversial tersebut. Ia menegaskan agenda rapat bersama Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) murni soal anggaran untuk tahun 2026.

"Karena ini rapat anggaran, tentu enggak ada kaitannya (dengan pembahasan putusan MK)," kata Heru ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta sebagaimana dilansir Antara.

Heru menyatakan, terkait putusan pemisahan pemilu, MK kini dalam posisi menunggu tindak lanjut dari DPR sebagai lembaga legislatif. "Putusan MK kan sudah diucapkan, kami tinggal menunggu kewenangan DPR untuk menindaklanjuti. Kami tunggu karena DPR juga punya kewenangan," ujarnya.

Namun, saat disinggung mengenai wacana revisi UU MK sebagai imbas dari putusan tersebut, Heru mengaku tidak tahu-menahu. "Saya belum membaca berita," katanya singkat.

Pernyataan Heru ini kontras dengan fakta yang diungkap oleh pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, pada Selasa (8/7), menegaskan bahwa tidak ada revisi baru untuk UU MK, sebab revisi tersebut sudah selesai dibahas pada periode DPR sebelumnya dan hanya tinggal menunggu pengesahan akhir.

"Undang-Undang MK tidak ada revisi. Kan itu sudah direvisi periode anggota DPR lima tahun yang lalu," kata Adies.

Ia bahkan mengungkapkan bahwa prosesnya sudah sampai pada persetujuan Tingkat I dan hanya butuh satu langkah lagi untuk disahkan menjadi undang-undang. "Revisi MK itu kan sudah selesai lima tahun yang lalu, kebetulan saya ketua panjanya dan itu tinggal tunggu. Itu sudah tinggal Rapat Paripurna Tingkat II saja, tinggal paripurna. Jadi, kita tinggal tunggu saja, Bamus (badan musyawarah)," tuturnya.

Pengecekan pada laman resmi DPR RI pun mengonfirmasi bahwa RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memang sudah terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2024–2029.