Berbeda dengan perannya sebagai Wali Kota Solo di mana ia menjadi eksekutor utama dengan hasil pembangunan yang kasat mata seperti revitalisasi Solo Safari, Pracima Tuin, hingga Masjid Sheikh Zayed.

Peran sebagai wakil presiden menuntut Gibran bergerak di ranah yang lebih strategis dan seringkali tidak terekspos kamera.
Dari berbagai kegiatannya, terlihat Gibran mendapat tugas untuk fokus pada beberapa sektor kunci.
Ia kerap berbicara tentang hilirisasi digital, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pengembangan ekonomi kreatif.
Selain itu, Gibran juga secara aktif mendorong implementasi program unggulan pemerintah, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia juga terlibat dalam memastikan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) masuk dalam rencana kerja pemerintah di setiap kementerian/lembaga.
Beberapa survei menunjukkan adanya kepuasan publik terhadap kinerjanya.
Survei dari Rumah Politik Indonesia pada April 2025, misalnya, mencatat 79,8 persen responden mengaku puas dengan kinerja Gibran, dengan penilaian bahwa ia mampu melengkapi kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Namun, kritik juga tak terhindarkan. Sebagian masyarakat menilai program seperti "Lapor Mas Wapres" hanya gimik politik dan meniru program yang sudah ada sebelumnya.
Baca Juga: Mantan Menteri Agama Beberkan 'Dosa' Gibran, Purnawirawan Siapkan Opsi Paksaan Makzulkan Wapres
Jejak Kontroversi yang Sulit Dilepaskan
Kritik utama terhadap Gibran tidak hanya menyangkut kebijakannya, tetapi juga legitimasi dan citra yang melekat pada dirinya.
Proses pencalonannya yang kontroversial menjadi ganjalan terbesar.
Pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK oleh Majelis Kehormatan MK menjadi bukti adanya pelanggaran etik serius, meski putusan tersebut tidak bisa menganulir pencalonan Gibran.
Kontroversi ini diperparah oleh beberapa momen saat kampanye, seperti kesalahan penyebutan "asam folat" untuk ibu hamil yang viral di media sosial.
Momen-momen seperti ini, meski terlihat sepele, berkontribusi pada keraguan publik akan kapasitas dan kesiapannya dalam memimpin di level nasional.