Jakarta Banjir, Gubernur Jabar Sebut Bendungan Ciawi Percuma Jika Hilir Tak Dibenah

Chandra Iswinarno, Fakhri Fuadi Muflih

Kamis, 10 Juli 2025 | 18:50 WIB
Jakarta Banjir, Gubernur Jabar Sebut Bendungan Ciawi Percuma Jika Hilir Tak Dibenah
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan tidak ada banjir kiriman dari Bogor. [Antara]

Suara.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan banjir Jakarta bukan karena air kiriman dari Bogor, melainkan bagian dari siklus alam yang tak bisa disalahkan pada daerah hulu.

Karena itu, ia menilai tak seharusnya Bogor dianggap mengirim debit air ke Jakarta.

"Gini, gak ada banjir kiriman dari Bogor, air itu mengalir dari dataran tinggi ke dataran yang rendah. Itu aspek siklus alam," ujar Dedi di Jakarta Utara, Kamis (10/7/2025).

Dedi pun mengakui salah satu penyebab banjir di Jakarta juga diakibatkan alih fungsi lahan di Bogor untuk berbagai kepentingan pengusaha yang kebanyakan dari Jakarta.

"Kalau mau kita jujur perubahan alih fungsi lahan dan tata ruang di Bogor juga kan para pengusahanya dari mana, gitu lho," ucapnya.

Selain itu, ia menyebut daerah hilir seperti Jakarta juga harus melakukan pembenahan untuk mengatasi persoalan banjir.

Meskipun sudah ada Bendungan Ciawi, debit air yang masuk ke Jakarta tak bisa terus menerus ditahan.

"Bendungan Ciawi itu kan merupakan bendungan yang airnya mampir terus kan jalan. Itu kan diperlukan langkah-langkah hilirisasinya, hilirnya harus segera ditata," ucapnya.

Penyebab utama banjir juga disebutnya karena pendangkalan sungai dan penghilangan lahan serapan air yang mengakibatkan berkurangnya kapasitas untuk menampung air.

baca juga

"Selama sungainya masih dangkal, selama sungainya masih sempit, selama rawa-rawa terus diuruk untuk pembangunan, banjir pasti akan terus terjadi," tuturnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, Dedi pun menyebut pihaknya terus melakukan revisi tata ruang dengan membongkar bangunan yang menutup aliran sungai.

"Walaupun biayanya sangat mahal ya, recovery lingkungan itu lebih mahal dari pembangunan. Nah tentunya tidak bisa jalan sendiri harus semua orang bekerja sama untuk concern menyelesaikan lingkungan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Jakarta mengalami banjir selama beberapa hari. Bencana tersebut terjadi sejak Sabtu (5/7/2025) hingga Selasa (8/7/2025) pagi dikabarkan sisa wilayah yang masih terrendam banjir berjumlah 25 RT dari 161 RT yang sebelumnya dilaporkan tergenang banjir.

Tak hanya seratusan lebih RT, banjir juga terjadi di berbagai jalan Utama ibu kota.

Dua RT di Jakarta Utara Masih Terendam Banjir. [Antara]
Dua RT di Jakarta Utara Masih Terendam Banjir. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menolak istilah Banjir Kiriman dari Bogor. [Antara]

Meski demikian, Gubernur Jakarta Pramono Anung enggan menyalahkan bencana tersebut disebabkan banjir kiriman. Pramono menilai bahwa banjir kiriman kerap datang tiba-tiba, meskipun cuaca Jakarta sedang cerah.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Dedi Mulyadi Tolak Narasi Banjir Kiriman, Tunjuk Hidung Pengusaha Jakarta Jadi Biang Kerok

Dedi Mulyadi Tolak Narasi Banjir Kiriman, Tunjuk Hidung Pengusaha Jakarta Jadi Biang Kerok

News | Kamis, 10 Juli 2025 | 14:37 WIB

Dedi Mulyadi Bongkar Biang Kerok Banjir Bekasi-Karawang, Sentil Kepala Daerah

Dedi Mulyadi Bongkar Biang Kerok Banjir Bekasi-Karawang, Sentil Kepala Daerah

News | Kamis, 10 Juli 2025 | 10:52 WIB

Dicap Tak Becus, PSI Ultimatum Pemprov DKI soal Anggaran Banjir Rp4,3 T: Jakarta Tetap Tenggelam!

Dicap Tak Becus, PSI Ultimatum Pemprov DKI soal Anggaran Banjir Rp4,3 T: Jakarta Tetap Tenggelam!

News | Kamis, 10 Juli 2025 | 09:49 WIB

Terkini

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

×