REGIONAL:
Suara.com - Suhu politik nasional kembali memanas. Isu lama yang kembali mencuat ke permukaan, yakni keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi), kini memasuki babak baru yang lebih sengit.
Alih-alih mereda, polemik ini justru meluas dan digambarkan sebagai "perang bubat" antara Jokowi dengan rakyatnya sendiri yang mempertanyakan keabsahan dokumen tersebut.
Narasi "perang" ini mengemuka dalam perdebatan sengit antara Ahmad Khozinudin, Koordinator Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, dengan Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum Projo.
Menurut Khozinudin, langkah hukum yang diambil Jokowi dengan melaporkan sejumlah pihak justru menjadi pemicu eskalasi konflik yang tidak perlu.
Awalnya, laporan yang dilayangkan Jokowi pada 30 April 2025 hanya menargetkan empat orang.
Namun, dalam perkembangannya, daftar terlapor membengkak secara signifikan, mencakup nama-nama besar seperti mantan ketua KPK Abraham Samad, Damai Hari Lubis, hingga Rustam Effendi.
Bagi pihak Khozinudin, penambahan daftar terlapor ini mengirimkan pesan politik yang mengkhawatirkan.
"Saya bicara hukum saja begitu. Dan kalau kita bicara tentang downgrade, siapa sih yang men-downgrade? Coba ingat laporan saudara Joko Widodo 30 April 2025 lalu di Polda Metro Jaya," kata Ahmad Khozinudin dikutip dari kanal Youtube tvOneNews, Rabu (16/7/2025).
Ia menjelaskan awalnya ada empat orang yang dilaporkan, namun jumlah itu justru bertambah.
"Tapi kemarin dua hari yang lalu kami mendapatkan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, justru terlapornya makin banyak, lah!. Kami mendapat pesan dari laporan itu, oh ini saudara Jokowi mau perang bubat ini, mau perang semesta.
"Kenapa? Bukan hanya Egi Sudjana ya, ada lagi nama sampai Abraham Samad pun dijadikan terlapor, ada Damai Hari Lubis jadi terlapor, ada Rustam Effendi jadi terlapor, ada Kurnia Triyono jadi terlapor, selain Roy Suryo, Tifa, dan Rizal Fadillah. Jadi, pesan politiknya, oh ini mau perang habis-habisan tapi melawan rakyatnya sendiri," ungkap Ahmad Khozinudin.
Menurutnya, tindakan Jokowi ini secara tidak langsung justru menurunkan citranya sendiri.
Ia berpendapat, sang presiden ke-7 bisa dengan mudah mengakhiri polemik dengan menunjukkan ijazah aslinya, sebuah langkah sederhana yang akan memulihkan nama baiknya.
Namun, dengan memilih jalur hukum yang meluas, Jokowi seolah-olah menantang balik rakyat yang kritis terhadapnya.
"Siapa yang berusaha men-downgrade saudara Joko Widodo? Tindakan saudara Jokowi Widodo sendiri yang tidak mau segera dan serta-merta menyelesaikan," tegas Khozinudin.
Di sisi lain, kubu pendukung Jokowi memiliki pandangan yang berbeda 180 derajat.
Freddy Alex Damanik dari Projo menyatakan bahwa perluasan penyelidikan bukanlah inisiatif langsung dari Jokowi, melainkan merupakan pengembangan dari proses yang berjalan di kepolisian.
"Pak Jokowi tidak ada melaporkan nama-nama yang disebutkan tadi. Ini sudah masuk dalam proses penyidikan, berkembang, ada ditemukan dugaan tindak pidana di situ," bantah Freddy.
Lebih jauh, Freddy memandang bahwa langkah Jokowi adalah sebuah strategi politik yang cerdas.
Menurutnya, serangan yang datang bertubi-tubi, termasuk isu ijazah palsu, justru bisa dimanfaatkan untuk mendulang simpati publik.
Ia bahkan meragukan bahwa menunjukkan ijazah asli akan serta-merta menghentikan serangan.
"Publik saja tidak percaya kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazah itu ini akan berhenti. Jadi itu bahkan akan dipakai lagi untuk membangun narasi-narasi berikutnya atau ketidakpercayaan-ketidakpercayaan berikutnya. Jadi kenapa Pak Jokowi harus di pengadilan? Walaupun nanti mereka tidak terima, tetapi setidaknya yang memutuskan itu lembaga yang resmi," jelas Freddy.
Bagi Projo, setiap serangan yang diarahkan ke Jokowi adalah kesempatan untuk mengelola isu menjadi keuntungan politik.
"Setiap serangan itu juga bisa berdampak positif ketika itu dimanfaatkan, tanda kutip. Pak Jokowi juga pasti sering melakukan itu," tambahnya.
Pandangan ini menyiratkan bahwa polemik ijazah palsu telah menjadi arena pertarungan narasi yang kompleks.
Satu pihak melihatnya sebagai bentuk arogansi kekuasaan yang melawan kritik rakyat, sementara pihak lain menganggapnya sebagai permainan politik tingkat tinggi di mana setiap serangan dapat diubah menjadi amunisi untuk meraih dukungan.
TERPOPULER