REGIONAL:
Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa Revisi KUHAP mustahil menyerap aspirasi dari seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, aspirasi dari masyarakat tak sepenuhnya sama satu sama lainnya.
Pernyataan itu disampaikan Habiburokhman menanggapi penolakan terhadap Revisi KUHAP yang disampaikan salah satunya oleh Ketua YLBHI Muhamad Isnur.
Penolakan disampaikan lantaran Komisi III tidak melibatkan ahli dalam pembahasan DIM Revisi KUHAP dan menganggap DPR hanya melibatkan partisipasi semu.
"Kami perlu tegaskan bahwa apa yang tersaji dalam draf RUU berasal dari apa yang disampaikan masyarakat kepada kami ditambah apa yang kami ketahui sendiri saat berjuang menjadi advokat publik selama belasan tahun," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Rabu (16/7/2025).
Ia mengatakan, tak semua aspirasi dari masyatakat bisa pihaknya akomodir.
"Namun demikian mustahil sebuah UU menyerap seluruh aspirasi dari seluruh elemen masyarakat. Sebab aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya sama satu sama lain. Bahkan aspirasi Ketua Komisi III pun tidak sepenuhnya bisa diakomodir," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, bahwa Komisi III akan memastikan pembentukan UU KUHAP transparan dan partiisipatif.
"Yang perlu digarisbawahi, secara garis besar ikhtiar kami memastikan proses pembentukan UU KUHAP transparan dan partiisipatif sudah maksimal. Begitu juga ketentuan-ketentuan penting yang sangat reformis sudah dimasukkan," katanya.
"Saat ini sangatlah urgen untuk segera mengganti KUHAP 1981 dengan KUHAP baru yang jauh lebih berkualitas," sambungnya.
Sebelumnya, Habiburokhman menegaskan bahwa masih terbuka peluang Revisi KUHAP untuk diubah.
Menurutnya, sebelum diparipurnakan semua kemungkinan masih bisa terjadi.
"Bukan persoalan Komisi III. Harus dicermati. Undang-undang kita MD3. Bahwa sahnya undang-undang itu adalah di Paripurna. Bukan hanya di undang-undang ini sebetulnya. Semua undang-undang," kata Habibur di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025).
Ia mengatakan, selama palu belum diketuk dalam Rapat Paripurna, maka draf Undang-Undang masih berpeluang disesuaikan dengan masukan publik.
"Selama Janur Kuning Paripurna belum diketuk. Masih terbuka peluang. Dulu KUHP aja batal," ujarnya.
TERPOPULER
