Di satu sisi, pemerintah kekurangan guru untuk program rintisan seperti Sekolah Rakyat.
Di sisi lain, ribuan guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun justru masih berjuang di jalan terjal untuk mendapatkan pengakuan dan status yang layak melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Faktanya, banyak guru honorer menghadapi berbagai kendala sistemik:
Pendapatan di Bawah Upah Minimum: Sebagian besar guru honorer masih menerima gaji yang jauh dari layak, seringkali dibayarkan per tiga bulan.
Ketidakpastian Karier: Tanpa status kepegawaian yang jelas, mereka kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan, jaminan hari tua, dan jenjang karier yang pasti.
Kendala Birokrasi PPPK: Proses pengangkatan menjadi PPPK masih sarat masalah.
Mulai dari pemerintah daerah yang tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, hingga kasus guru yang sudah mengabdi belasan tahun namun tidak terdata di database BKN, sehingga kesempatan mereka untuk diangkat menjadi sirna.
Kondisi ini menciptakan sebuah ironi yang menyakitkan.
Negara butuh guru berdedikasi, namun para guru yang sudah membuktikan dedikasinya selama ini justru dibiarkan berjuang sendiri dalam labirin birokrasi.
Baca Juga: BSU 2025 Cair Rp600 Ribu, Cek Statusmu Sekarang! Jangan Sampai Ketinggalan Info Penting Ini
Membangun Ekosistem, Bukan Sekadar Mengisi Kekosongan
Gus Ipul menyebut bahwa selain guru, ada juga kendala teknis lain di Sekolah Rakyat, seperti "salurannya nggak lancar, tempat cucinya kurang besar."
Hal ini menggarisbawahi bahwa menempatkan seorang guru di sekolah baru bukan hanya soal mengisi formasi kosong.
Ini adalah tentang membangun sebuah ekosistem yang mendukung.
Guru membutuhkan lebih dari sekadar gaji; mereka butuh fasilitas yang memadai, akses untuk pengembangan diri, dan rasa aman dalam menjalankan tugas mulianya.
Program PPPK adalah langkah awal yang baik untuk menjamin kesejahteraan ekonomi, namun eksekusinya harus diperbaiki secara menyeluruh.
