Infografis
Suara.com - Jagat maya Indonesia kembali diguncang oleh sebuah video viral yang menampilkan potret pilu seorang pasien miskin bernama Ranujaya.
Dalam video tersebut, warga Desa Jagapura Lor, Cirebon, ini diduga mengalami penelantaran di Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati, Kota Cirebon, memicu gelombang kemarahan publik.
Namun, di tengah hujatan yang mengarah ke rumah sakit, muncul perspektif lain dari warganet yang justru menyoroti adanya dugaan kelalaian dari pihak lain.
Kisah ini pertama kali meledak melalui akun TikTok @ibnusaechulaw. Video berdurasi singkat itu dengan cepat menyebar, ditonton oleh hampir satu juta pasang mata.
Rekaman tersebut memperlihatkan Ranujaya terbaring lemah, dengan selang infus yang sudah tidak mengalirkan cairan.
Narasi dalam video semakin menyayat hati, mengklaim bahwa pasien tersebut tidak diberi makan selama tiga hari dan tak bisa pulang karena terjerat utang biaya perawatan sebesar Rp14,3 juta.
"Ya Allah, kejam amat pelayanan rumah sakit ini. Dalam penjara saja dikasih makanan, kok di rumah sakit tidak dikasih," ujar suara dalam video, sebuah kalimat yang sukses membakar emosi publik.
Figur Ibnu, sang pengunggah video, tampil sebagai pahlawan. Ia tidak hanya menyebarkan cerita, tetapi juga turun tangan langsung, menjaminkan uang pribadinya sebesar Rp1 juta agar Ranujaya bisa pulang ke pelukan keluarganya.
Kisah Ranujaya, putra seorang janda dengan lima anak, semakin menguatkan narasi ketidakadilan yang dialami rakyat kecil.
Baca Juga: Telekonsultasi Lintas Negara, Warga Asing Lebih Mudah Mengakses Layanan Kesehatan Berkualitas
Namun, saat api kemarahan publik terhadap RSD Gunung Jati membesar, sebuah komentar klarifikasi dari seorang warganet memberikan sudut pandang baru yang lebih kompleks.
Komentar ini mengubah arah diskusi, dari sekadar menyalahkan rumah sakit menjadi mempertanyakan tanggung jawab pihak lain.
"Maaf meluruskan, pada kasus ini pasien tersebut sudah ditangani beberapa hari, sudah boleh pulang namun pasien mau nunggu dulu di RS karena belum mampu menyelesaikan administrasi," tulis warganet tersebut, membuka fakta bahwa pasien tidak "disandera" melainkan memilih menunggu.
Lebih lanjut, ia menjelaskan status Ranujaya sebagai pasien umum yang tidak menggunakan BPJS Kesehatan, padahal keluarganya tergolong tidak mampu. Menurutnya, di sinilah letak masalah sesungguhnya.
"Menurut saya di kasus ini yang patut disalahkan adalah pihak keluarga pasien, RT, RW atau lurah setempat," terangnya lagi.
"Setahu saya ketika ada pasien tidak mampu bisa diberi keringanan kalau ada yang mau mengusahakan mengurus ke dinas sosial. Di kasus ini terlihat kasusnya maunya gratis tanpa mengurus administrasi apapun," lanjutnya.
Klarifikasi ini seolah menjadi plot twist dalam drama yang terjadi. Tuduhan penelantaran kini berhadapan dengan dugaan adanya kelalaian administratif dari pihak keluarga dan aparat desa.
Warganet tersebut menyiratkan bahwa ada mekanisme bantuan bagi warga miskin melalui surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau pengurusan BPJS yang seharusnya bisa ditempuh, namun tidak dilakukan.
Kini, kasus Ranujaya tidak lagi sesederhana video viral tentang rumah sakit yang kejam. Peristiwa ini telah menjelma menjadi cerminan dari masalah sistemik yang lebih besar.
Kurangnya literasi masyarakat mengenai prosedur jaminan sosial dan lambatnya respons aparat lokal dalam menjembatani warganya yang kesulitan.
Meski Ranujaya telah pulang, bola panas kini bergulir ke berbagai arah. Publik menuntut klarifikasi resmi tidak hanya dari RSD Gunung Jati, tetapi juga mempertanyakan peran aktif pemerintah daerah dan aparat desa dalam melindungi warganya.
Kasus ini menjadi pengingat pahit bahwa di balik setiap jeritan minta tolong di media sosial, sering kali tersimpan cerita kompleks tentang kegagalan sistem yang perlu diperbaiki bersama.
