Suara.com - Lonceng peringatan dibunyikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang tengah digodok di parlemen.
Lembaga antirasuah mengidentifikasi sedikitnya 17 pasal krusial yang dinilai bukan hanya berpotensi melemahkan kewenangan mereka, tetapi juga bisa menjadi 'pintu masuk' bagi koruptor untuk lolos dari jerat hukum.
Sebab, pasal-pasal ini dianggap tidak sinkron dengan kewenangan khusus KPK dan berisiko menciptakan celah hukum yang berbahaya.
Kepala Bagian Perancangan Peraturan Biro Hukum KPK, Imam Akbar Wahyu Nuryamto, menyebut bahwa pasal-pasal yang bertentangan ini seringkali menjadi senjata bagi para tersangka untuk berkelit.
"Pasal yang bertentangan semacam ini seringkali menjadi pintu masuk bagi tersangka atau terdakwa atau yang kami pandang sebagai pelaku untuk lepas dari jerat penegakan hukum," ujar Imam dalam diskusi media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (22/7/2025).
Imam secara spesifik menyoroti Pasal 327 RKUHP tentang ketentuan peralihan.
Menurutnya, perumusan yang tidak hati-hati pada pasal ini bisa menimbulkan multitafsir, seolah-olah penanganan perkara korupsi oleh KPK harus tunduk pada hukum acara pidana biasa dan mengabaikan kekhususan dalam UU KPK.
“Sebelum terlanjur, kami harap ada sinkronisasi yang kemudian menjamin bisa tidak hanya menjamin keadilan bagi pelaku, tapi juga keadilan bagi korban, karena tindak pidana korupsi itu pelakunya bisa dikatakan bukan warga biasa, punya akses terhadap kekayaan dan punya akses terhadap kekuasaan,” tegas Imam.
Berdasarkan draf RKUHP, Pasal 327 huruf a berbunyi: “Perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan, penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).”
Baca Juga: Dasco: Pelibatan Publik dalam Pembahasan RUU KUHP Bukan Pilihan, Tapi Wajib
Kemudian, Pasal 327 huruf b berbunyi: “Perkara tindak pidana yang sudah terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini tetapi proses penyidikan atau penuntutan belum dimulai, penyidikan atau penuntutannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.”
Lalu, Pasal 327 huruf c berbunyi: “Perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah mulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam undang-undang ini.”
Terakhir, Pasal 327 huruf d berbunyi: “Dalam hal perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi proses pemeriksaan terdakwa belum dimulai, perkara diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.”
Catatan Permasalahan
Sebelumnya, KPK menyampaikan 17 poin yang menjadi catatan permasalahan dalam RUU KUHAP.
Poin-poin yang dinilai berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi itu berisi beleid yang masih digodok DPR RI.
