Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan semua negara, termasuk Indonesia, tengah menghadapi negosiasi yang alot dengan Amerika Serikat (AS) dalam hal ekonomi.
Awalnya, Prabowo membahas mengenai situasi dunia yang sedang tidak baik lantaran gejelak perang yang terus terjadi.
Berkaitan dengan itu, Prabowo menjelaskan posisi Indonesia yang selalu berusaha menghormati dan menjaga hubungan baik dengan semua negara. Mengingat posisi Indonesia yang memilih non-blok.
Ia kemudian menjelaskan soal negosiasi antara Indonesia dengan AS di bisang ekonomi.
"Di bidang ekonomi, tidak hanya kita, semua negara sedang menghadapi Amerika Serikat yang alot, punya garis alot, tapi ya itu fakta kita harus berurusan," kata Prabowo di Harlah ke-27 PKB, JICC, Jakarta, Rabu (23/7/2024) malam.
Prabowo menjelaskan, pendekatan yang diambil Indonesia dalam setiap melakukan negosiasi dengan negara lain, termasuk AS.
"Dan pendekatan kita, pendekatan saya adalah tanggung jawab saya adalah melindungi kepentingan bangsa Indonesia, kewajiban saya adalah melindungi rakyat Indonesia," kata Prabowo.
"Dalam bidang ekonomi saya harus menjaga asal tidak ada alasan untuk PHK pekerja-pekerja kita," sambung Prabowo.
Indonesia Sepakat Transfer Data Pribadi ke Amerika Serikat Imbas Kebijakan Tarif Trump
Baca Juga: Prabowo Ngamuk, Sebut 212 Perusahaan Penggilingan Padi 'Pengkhianat Bangsa'
Pemerintah Amerika Serikat baru saja mengumumkan hasil kesepakatan dagang dengan Indonesia. Salah satu poin yang dibahas adalah transfer data pribadi dari Indonesia ke AS.
Poin kesepakatan efek tarif Trump ini tertuang dalam situs resmi Pemerintah Gedung Putih yang diterbitkan 22 Juli 2025 waktu AS.
Salah satu poin kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat yang tertulis adalah soal kerja sama digital. Gedung Putih menyebut kalau Indonesia sepakat untuk mentransfer data pribadi ke negara tersebut.
Tak hanya itu, Pemerintah Donald Trump menyebut kalau Indonesia berkomitmen untuk menghapuskan lini tarif HTS atau Harmonized Tarif Schedule yang ada untuk 'produk tak berwujud'.
Pemerintah Prabowo Subianto juga disebut bakal menangguhkan persyaratan terkait pada deklarasi impor, mendukung moratorium permanen beaa masuk atas transmisi elektronik di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) segera dan tanpa syarat.
