Feri Amsari Tertawai Hakim Tom Lembong: Lucu, Ada Orang Dinyatakan Bersalah karena Pro Kapitalis

Suara.com - Putusan majelis hakim Tipikor Jakarta yang memvonis hukuman 4,5 tahun penjara kepada mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula masih menjadi perdebatan publik. Bahkan, putusan hakim itu dianggap lucu oleh Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari.

Tanggapan itu disampaikan Feri Amsari dalam sebuah siniar yang baru-baru ini tayang di platfom Youtube. Alasan dianggap lucu karena Feri Amsari menyoroti dasar putusan hakim memvonis Tom Lembong bersalah karena kebijakannya dianggap kapitalistik.

"Ini bukan soal ya lucu aja ya. Ada orang dinyatakan bersalah. Salah satu argumentasinya adalah karena menganut ekonomi kapitalis," ujarnya dipantau pada Kamis (24/7/2025).

Saking penasaran dengan pendekatan kapitalisme yang menjadi poin hakim memhukum Tom Lembong, Feri Amsari mengaku sampai membuka lagi buku-buku kuliahnya untuk menelaah soal pendekatan ekonomi kapitalisme bisa menjerat seorang terdakwa dalam kasus korupsi.

"Saya buka-buka lagi buku kuliah dulu siapa tahu kelewat kan, tapi saya setelah baca enggak ketemu," ujarnya.

Dia pun merasa baru tahu jika orang bisa dijerat hukuman pidana karena menganut ekonomi kapitalis.

"Kalau paham ekonomi itu adalah tindak pidana. Jadi unik juga kalau paham ekonomi di pidana itu," ungkapnya.

Lantaran putusan hakim pemvonis Tom Lembong aneh, akademisi sekaligus pegiat antikorupsi itu menyinggung soal Undang-Undang Subversif yang dulu sempat diterapkan di Indonesia untuk memenjarakan lawan politik.

"Di negara kita dulu sih kalau di Undang-Undang subversif ya semua lawan politik salah aja. Tapi tidak ada yang soal paham ekonomi," ujarnya.

Dianggap Pro Kapitalis

Diketahui, Tom Lembong telah divonis 4,5 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi importasi gula. Dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025), hal-hal yang memberatkan kasus Tom Lembong hingga divonis 4,5 tahun bui.

Hakim Anggota Alfis Setiawan menyebutkan bahwa salah satu hal memberatkan ialah Tom Lembong dinilai memberikan kesan lebih mengedepankan ekonomi kapitalis.

“Terdakwa saat menjadi Menteri perdagangan, pemegang kekuasaan pemerintahan di bidang perdagangan, kebijakan menjaga ketersediaan gula nasional dan stabilitas harga gula nasional, lebih mengedepankan, terkesan lebih mengedepankan ekonomi kapitalis dibandingkan dengan sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi pancasila berdasarkan Undang-Undang 1945 yang mengedepankan kesejahteraan umum dan keadilan sosial,” beber Hakim Alfis saat membacakan amar putusan.

Dia juga menyebutkan Tom Lembong sebagai Menteri perdagangan dinilai tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan azas kepastian hukum dan meletakkan hukum dengan ketentuan peraturan perundangan sebagai dasar pengambilan setiap kebijakan dalam pengendalian dan stabilitas harga di bidang perdagangan khususnya gula.

“Terdakwa saat sebagai Menteri perdagangan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara akuntabel dan bertanggung jawab, bermanfaat dan adil dalam pengendalian dan stabilitas harga gula yang murah, terjangkau oleh masyarakat sebagai konsumen akhir atau kebutuhan bahan, kebutuhan pokok berupa gula kristal putih,” ujar Hakim Alfis.

Hal lain yang memberatkan hukuman Tom Lembong ialah dia dinilai telah mengabaikan kepentingan masyarakat sebagai konsumen akhir atas gula kristal putih untuk mendapatkan gula kristal putih dengan harga yang stabil dan terjangkau.

“Harga gula kristal putih dalam tahun 2016 tetap tinggi, Januari 2016 adalah seharga Rp13.149 per kilogram dan Desember 2019 adalah seharga Rp14.213 per kilogram,” ucap Hakim Alfis.

Adapun hal meringankan dalam hukuman Tom Lembong ialah belum pernah dihukum, tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan, dan bersikap sopan selama persidangan.

“Keempat, telah adanya penitipan sejumlah uang kepada kejaksaan agung pada saat penyidikan sebagai pengganti atas kerugian keuangan negara,” tandas Hakim Alfis.