DPR Pastikan IKN Tak Akan Pernah Mangkrak, Anggaran 2026 Justru Ditambah

Suara.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tidak akan mangkrak.

Said menyampaikan kalau pembangunan IKN telah diatur dalam Undang-Undang, sehingga pemerintah harus tetap melanjutkan proyek tersebut.

"IKN tidak akan pernah mangkrak, karena itu amanat undang-undang," ucap Said ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Terkait pembiayaan IKN, Said menyebutkan kalau DPR juga selalu turut menyusun pembiayaannya setiap tahun. Walaupun dia akui kalau nomilnya memang selalu fluktuatif.

Namun khusus anggaran tahun 2026, Said menyebutkan kalau anggaran untuk pembangunan IKN diperkirakan akan ditambah. Hal tersebut melihat dari kekuatan fiskal Indonesia.

"Itu sesuai kebutuhan prioritas tentu. Tapi pasti anggaran otorita IKN selalu ada. Kalau melihat kekuatan fiskal kita di 2026, insya allah otorita IKN akan ada peningkatan," katanya.

Sebelumnya DPR RI juga telah menerima surat resmi permohonan konsultasi dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terkait Rencana Induk pembangunan IKN melalui surat nomor B152/kepala/otorita IKN/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025.

Permintaan konsultasi itu menandai dimulainya proses formal antara OIKN dan DPR sebelum pembahasan substansi perubahan dilakukan lebih jauh. Meskipun belum diungkap detail isi dan poin perubahan dalam dokumen Rencana Induk, permohonan tersebut menjadi langkah awal yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam UU tersebut, disebutkan bahwa setiap perubahan terhadap Rencana Induk IKN wajib terlebih dahulu dikonsultasikan dengan DPR RI sebelum dapat ditetapkan secara resmi.

Diketahui pula bahwa Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (IKN) yang masih berlaku saat ini merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang menjadi pedoman utama pembangunan dan pengembangan IKN hingga tahun 2045.

Dokumen itu ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022 sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.