REGIONAL:
Suara.com - Isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terus-menerus digulirkan di media sosial, podcast, hingga televisi tampaknya tidak berhasil menggoyahkan kepercayaan publik.
Sebuah survei nasional terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memberikan "skakmat" telak pada narasi tersebut, mencatat bahwa mayoritas absolut masyarakat Indonesia sama sekali tidak memercayainya.
Hasilnya tak main-main: sebanyak 74,6 persen responden menyatakan tidak percaya dengan isu tersebut. Sementara itu, hanya segelintir orang, atau 12,2 persen, yang masih mempercayainya.
Temuan ini mengindikasikan bahwa di tengah derasnya arus informasi, publik justru menunjukkan sikap yang lebih rasional dan kritis.
Direktur PT Survei Strategi Indonesia (SIGI) LSI Denny JA, Ardian Sopa, menyebut bahwa publik kini lebih cerdas dalam memilah informasi.
"Responden survei menempatkannya sebagai bagian dari dinamika politik, bukan sebagai fakta yang mengancam legitimasi kepemimpinan nasional," kata Ardian dilansir dari Antara.
Lantas, apa yang membuat mayoritas publik begitu yakin bahwa isu ijazah palsu ini hanyalah isapan jempol belaka?
LSI Denny JA membeberkan setidaknya ada tiga alasan utama yang menjadi 'benteng' logika di benak masyarakat.
1. Jejak Karier Panjang yang Mustahil Ditembus Hoax
Publik rupanya menggunakan logika sederhana tidak mungkin seseorang dengan ijazah palsu bisa lolos verifikasi ketat berkali-kali untuk jabatan publik.
Rekam jejak Jokowi yang merangkak dari bawah—mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga dua periode Presiden—menjadi buktinya.
"Dalam kurun waktu itu, proses administratif seperti pencalonan kepala daerah dan presiden tentu melalui tahapan verifikasi yang ketat, termasuk pengecekan dokumen ijazah oleh KPU dan instansi resmi," tutur Ardian.
2. Stempel Resmi dari UGM dan Kepolisian
Ketika narasi liar beredar, publik mencari pegangan pada otoritas resmi. Dalam hal ini, klarifikasi dari lembaga negara dan akademik menjadi suara yang paling didengar.
Universitas Gadjah Mada (UGM), sebagai almamater Jokowi, telah secara terbuka menegaskan keaslian ijazah tersebut. Tak hanya itu, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri juga telah melakukan verifikasi dan menyatakan ijazah itu asli. Bagi publik, dua stempel ini sudah lebih dari cukup.
3. Kesadaran Motif Politik Pasca Kemenangan Gibran
Ini adalah alasan paling krusial. Publik ternyata semakin sadar bahwa isu ini memiliki muatan politis yang kental. LSI Denny JA mencatat, kemunculan kembali isu ini secara masif dianggap tidak lepas dari dinamika politik pasca-Pilpres 2024, di mana putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, berhasil menang sebagai Wakil Presiden.
"Bagi publik, momen munculnya isu ini tidak lepas dari dinamika kekuasaan dan kontestasi elite menjelang periode politik baru," ucap Ardian.
Satu hal yang menarik, ketidakpercayaan terhadap isu ijazah palsu ini ternyata merata di semua lapisan masyarakat. Menurut survei yang dilakukan pada 28 Mei hingga 12 Juni 2025 ini, temuan tersebut konsisten di berbagai segmen:
- Pendidikan Dari lulusan SD hingga perguruan tinggi.
- Ekonomi Dari masyarakat akar rumput hingga kelompok mapan.
- Wilayah Baik di pedesaan maupun perkotaan.
- Generasi: Dari Gen Z (di bawah 27 tahun) hingga Baby Boomer (di atas 60 tahun).
- Pilihan Politik Merata di semua konstituen partai politik.
Survei ini dilakukan secara tatap muka dengan melibatkan 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia, dengan margin of error sekitar +/- 2,9 persen, serta diperkuat dengan riset kualitatif.
TERPOPULER