Bongkar Alasan Geruduk Menteri, SEMA UGM: Mereka Banyak Mengibul dan Khianati Rakyat!

Suara.com - Serikat Mahasiswa Gadjah Mada (SEMA UGM) membeberkan alasan di balik aksi penggerudukan forum diskusi yang menghadirkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Senin (15/6/2026) malam.

Bagi mahasiswa, persoalannya bukan sekadar forum diskusi. Mereka menilai para pejabat yang hadir tidak layak berbicara mengenai Pancasila ketika berbagai persoalan rakyat masih belum terselesaikan.

Ketua SEMA UGM, Mesa, menyebut aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap pemerintah yang dinilai masih membungkam suara rakyat, menganggap kritik sebagai gangguan, serta menjalankan berbagai program yang dianggap tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

"Mereka tidak layak membicarakan Pancasila selagi Indonesia masih membungkam suara rakyat, selama mereka menganggap kritik sebagai gangguan, selama mereka masih membuang-buang uang rakyat dengan program nirmanfaat, program MBG, Kopdes Merah Putih, dan banyak hal yang sekarang terjadi," kata Mesa.

Dalam pernyataannya, Mesa juga melontarkan kritik keras kepada Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.

Menurutnya, sosok yang dulu dianggap inspirasi gerakan mahasiswa kini justru berbalik arah.

"Budiman Sudjatmiko merupakan simbol pengkhianat. Dia dulunya adalah inspirasi, sekarang dia justru mengkhianati adik-adiknya, kami," tegasnya.

SEMA UGM menilai ketegangan yang terjadi dalam forum bukan muncul begitu saja. Menurut Mesa, gesekan antara mahasiswa dan para pejabat dipicu oleh jawaban-jawaban yang dianggap tidak menyentuh substansi persoalan yang ditanyakan mahasiswa.

Salah satu momen yang disorot adalah ketika mahasiswa mempertanyakan situasi di Papua. Alih-alih memberikan penjelasan terkait kebijakan pemerintah, mahasiswa mengaku justru diminta menjadi relawan.

"Gesekan itu justru terjadi karena mereka banyak mengibul, mereka banyak berbohong. Mereka justru mengatakan kepada kami di depan UGM sana, jika ingin berbicara Papua, mari jadi volunteer. Bukan itu jawabannya. Mereka punya kekuasaan, mereka punya tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan itu, bukan kita sebagai rakyat," tuturnya.

Mesa juga menepis anggapan bahwa mahasiswa sengaja membuat keributan melalui aksi kejar-kejaran terhadap rombongan pejabat setelah forum berakhir. Menurutnya, situasi itu muncul karena para pejabat dianggap menghindari pertanyaan yang diajukan mahasiswa.

"Aksi kejar-kejaran itu sebetulnya karena mereka menghindar. Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya, apakah mereka merasa bersalah?" ucapnya.

Meski melontarkan kritik tajam, SEMA UGM menegaskan tidak menolak kehadiran pejabat negara di lingkungan kampus. Mereka menilai kampus tetap harus menjadi ruang terbuka bagi diskusi dan pertukaran gagasan.

Namun, Mesa mengingatkan bahwa forum akademik seharusnya tidak dijadikan ruang untuk menyampaikan data yang dianggap menyesatkan publik.

"Datanglah ke Universitas Gajah Mada, tapi jangan menggunakan atau membawa data-data yang direkayasa, yang dipilih-pilih supaya terlihat positif," ujarnya.

SEMA UGM memastikan gerakan mahasiswa akan terus berlangsung sebagai bagian dari upaya mengawal jalannya pemerintahan.

Menurut Mesa, mahasiswa memiliki tanggung jawab historis untuk terus mengingatkan penguasa agar menjalankan kekuasaan secara adil dan berpihak kepada rakyat.

"Kita harus tetap menggerakkan dan menjalankan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa yang merupakan suara, yang memiliki tanggung jawab dalam sejarah Indonesia untuk bersatu dengan masyarakat, untuk memainkan perannya, mengingatkan penguasa bahwa mereka itu bukan untuk berkuasa, tapi harus menjalankan pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, sesuai dengan Pancasila," pungkasnya.