Kementerian ESDM Klaim Baterai Mobil Listrik Bekas Bisa Jadi Energi Kedua untuk Rakyat, Benarkah?

Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan pentingnya pengelolaan baterai kendaraan listrik (EV) pasca pakai sebagai bagian tak terpisahkan dari ekosistem kendaraan listrik yang berkelanjutan di Indonesia.

Alih-alih langsung didaur ulang, baterai EV yang kapasitasnya mulai menurun tetap memiliki potensi untuk digunakan kembali, atau disebut sebagai second life, misalnya untuk sistem penyimpanan energi (storage system) di daerah-daerah yang masih minim akses listrik.

“Kalau kapasitasnya sudah turun ke 75–70 persen, itu belum berarti baterainya harus didaur ulang. Masih bisa digunakan untuk keperluan lain, seperti storage system,” ujar Harris, Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian EBTKE Kementerian ESDM, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (31/7).

Pemanfaatan baterai bekas sebagai sistem penyimpanan sangat sejalan dengan arah kebijakan energi nasional, yang kini mendorong pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin.

Dua sumber energi ini dikenal tidak stabil (intermittent), sehingga memerlukan penyimpanan untuk menjaga keandalan pasokan listrik.

“Penggunaan baterai bekas menjadi sangat relevan. PLTS dan energi angin yang dikembangkan masif tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada storage yang mendukung,” jelas Harris.

Lebih dari sekadar efisiensi teknis, pendekatan ini juga menjawab tantangan sosial. Masih ada puluhan ribu desa di Indonesia yang belum memiliki akses listrik yang memadai. Menurut Harris, solusi tercepat dan paling tepat untuk kondisi ini adalah membangun PLTS berbasis baterai, menggunakan baterai EV bekas, di wilayah tersebut.

“Dengan pengelolaan yang tepat, baterai bekas bisa membantu memperluas akses energi, memberdayakan masyarakat, dan mendorong pengembangan ekonomi lokal,” tambahnya.

Langkah ini dinilai bukan hanya mendukung transisi energi nasional, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi seluruh ekosistem kendaraan listrik, mulai dari kendaraan, kelistrikan, pembiayaan, hingga dampak sosial ekonomi.

“Ekosistem ini harus menyentuh semua aspek, dari masyarakat sampai kapasitas teknis dan investasi. Dan tentu, semua ini memerlukan kolaborasi lintas sektor,” kata Harris.