Infografis
Suara.com - Jelang perayaan HUT RI ke-80, fenomena viral pengibaran bendera One Piece tidak hanya memicu perdebatan di media sosial, tetapi juga memperlihatkan keretakan sikap yang tajam di antara para elite politik.
Dari anggapan 'ecek-ecek' hingga ancaman pidana, respons yang saling bertentangan ini membuka pertanyaan besar mengenai soliditas pemerintah dalam merespons isu kultural kontemporer.
Fenomena pengibaran bendera serial manga One Piece memantik reaksi beragam dari para pejabat tinggi negara.
Di satu sisi, politisi Partai Gerindra, Titiek Soeharto, memilih untuk meremehkan tren tersebut.
"Nggak lah, kita negara besar, hanya itu masalah ece-ecek lah, nggak usah ditanggapin," kata Titiek di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/8/2025).
Titik menilai bahwa masih banyak harus dikerjakan oleh negara daripada hanya sekedar mengurusi masalah bendera One Piece.
"Masih banyak yang harus kita kerjakan, untuk pembangun negeri ini, bagaimana rakyat yang masih miskin bisa kita angkat menjadi hidup sejahtera," ujarnya.
Ia mengatakan, kalau ada masyarakat yang ingin menyuarakan aspirasinya maka dipersilakan.
"Ya disuarakan saja, biar pemerintah dengar. Makin banyak disuarakan, mungkin enggak sampai ke telinganya bapak presiden, yang kayak begini-begini ya, nah tolong disuarakan, biar beliau dengar juga," katanya.
Baca Juga: Jeritan Pedagang Bendera, Tolak Jual Bendera 'One Piece', Omzet Malah Terjun Bebas 50 Persen
Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa pemerintah selama ini berusaha menertibkan yang tidak beres dari sisa pemerintahan sebelum-sebelumnya.
"Mungkin beliau, pemerintahan ini, berusaha untuk menertibkan apa-apa yang tidak beres di sebelum-sebelumnya. Jadi, makin banyak info yang masuk, tentunya yang bukan hoax-hoax ya, itu makin bagus saya rasa," sambungnya.
Namun, nada berbeda datang dari kolega partainya sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Informasi Intelijen
Sehari sebelumnya, Dasco mengindikasikan adanya ancaman serius di balik fenomena ini, merujuk pada informasi intelijen.
"Ya kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan juga dari lembaga lembaga pengamanan dan intelijen memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Sikap paling keras datang dari jajaran eksekutif. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan, secara tegas melabeli gerakan ini sebagai provokasi dan mengancam para pelaku dengan jerat hukum.
Menurut Budi Gunawan, pemerintah sangat mengapresiasi segala bentuk kreativitas warga dalam berekspresi selama itu tidak melanggar batas dan mencederai simbol negara.
Namun, apabila pemerintah melihat adanya upaya kesengajaan dalam menyebarkan narasi tersebut, Budi Gunawan memastikan pemerintah akan mengambil langkah tegas.
"Konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera merah putih. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 24 ayat (1) menyebutkan 'Setiap orang dilarang mengibarkan Bendera Negara di bawah bendera atau lambang apa pun'," tegas BG dalam siaran pers resminya.
Sementara Dasco menyerukan persatuan untuk melawan gerakan pemecah belah, Titiek justru menyarankan pemerintah untuk fokus pada isu yang lebih substansial.
"Masih banyak yang harus kita kerjakan, untuk pembangun negeri ini, bagaimana rakyat yang masih miskin bisa kita angkat menjadi hidup sejahtera," ujarnya.
