Sentilan Menohok Helmy Yahya soal Blokir Rekening Nganggur: Giliran Kita Nganggur Tak Diurus!

Suara.com - Di tengah kebingungan publik mengenai isu pemblokiran rekening bank yang tidak aktif, presenter senior Helmy Yahya melontarkan sentilan menohok yang dinilai mewakili suara masyarakat.

Sentilan tersebut diungkapkannya saat memandu perbincangan dengan mantan Kepala PPATK, Muhammad Yusuf, di kanal YouTube miliknya, Helmy Yahya Bicara.

Helmy menyoroti bagaimana isu ini telah menjadi bahan kelakar satir di tengah-tengah masyarakat yang merasa ada ketidakadilan prioritas dari pemerintah.

Ia kemudian mengutip sebuah lelucon yang kini viral di kalangan publik.

"Ini menjadi apa ya, seloroh juga di masyarakat. Dia bilang gini ya, 'Tanah nganggur diambil, rekening nganggur diambil, kitanya nganggur tidak diurusin'," ungkap Helmy Yahya, dikutip Minggu, 3 Agustus 2025.

Pernyataan ini secara tajam membandingkan keseriusan pemerintah dalam mengurus aset "nganggur" seperti tanah dan rekening, dengan perhatian terhadap warga yang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan.

Sebagai seorang yang berpengalaman di dunia media dan pernah menjabat sebagai pejabat publik, Helmy Yahya tampak peka terhadap keresahan yang timbul akibat narasi pemblokiran rekening ini.

Sejak awal, Helmy membuka diskusi dengan tawa ringan, seolah menunjukkan betapa masif dan membingungkannya isu ini bagi orang awam.

Ia pun langsung menanyakan dasar hukum dari kebijakan tersebut kepada ahlinya, Muhammad Yusuf, yang merupakan mantan orang nomor satu di PPATK.

"Apalagi isu sekarang masalah rekening tidak aktif diblokir," kata Helmy sambil tertawa, sebelum mengajukan pertanyaan inti, "Apa sih dasarnya bahwa rekening tidak aktif itu diblokir sekarang?"

Meskipun Muhammad Yusuf kemudian meluruskan bahwa PPATK tidak memiliki wewenang memblokir melainkan hanya menghentikan sementara, sentilan yang disuarakan oleh Helmy Yahya sudah terlanjur menangkap esensi dari kegelisahan publik.

Pernyataan tersebut menjadi kritik sosial yang relevan, di mana masyarakat merasa urusan "aset tidur" lebih diprioritaskan ketimbang nasib "warga tidur" atau pengangguran.