Infografis
Suara.com - Puluhan guru sekolah rakyat di Sulawesi Selatan mengundurkan diri jadi tenaga pengabdi. Rata-rata penyebabnya karena tidak ingin tinggal jauh dari keluarga.
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan mencatat ada sekitar 11 guru yang mengundurkan diri. Dua diantaranya di kota Makassar, kabupaten Takalar lima dan Wajo empat orang.
Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Malik Faisal mengatakan guru-guru tersebut berdomisili di luar Sulawesi Selatan. Mereka mundur sebelum masa tugas dimulai.
"Ada yang dari Jogja. Tidak ke sini karena sudah berkeluarga dan istrinya ASN. Merasa kejauhan dan memilih mundur," kata Malik, Selasa, 5 Agustus 2025.
Guru-guru yang mengundurkan diri itu diketahui akan mengampu mata pelajaran seperti Bimbingan Konseling (BK) dan Seni Budaya.
Malik menyebut, sebagian besar dari mereka belum sempat bertugas sama sekali di lokasi penempatan.
"Guru BK dan Seni Budaya. Kami belum tahu jelas rinciannya karena mereka belum bertugas," ucapnya.
Dinas Sosial telah melaporkan pengunduran diri tersebut kepada Kementerian Sosial selaku otoritas yang merekrut dan menempatkan guru-guru Sekolah Rakyat.
Penggantian tenaga pengajar saat ini sedang diproses melalui seleksi tahap kedua.
"Kami hanya menunggu. Pada 14 Juli lalu (peluncuran) kami berdayakan yang sudah ada. (Di Makassar) dari total 12 guru yang direncanakan, baru 9 yang aktif. Sisanya masih menunggu pengganti," ujarnya.
Baca Juga: Perubahan Syarat Bantuan Insentif Guru Non-ASN dan Ketentuan Pencairan via Rekening
Selain pengunduran diri, Malik juga mencatat ada empat orang guru di Kabupaten Wajo yang tidak hadir tanpa konfirmasi.
Pihaknya tengah menyiapkan pengganti dan mengajukan daftar nama baru kepada Kementerian Sosial.
"Kami akan lakukan penggantian secepat mungkin. Saat ini dinas sedang melakukan mitigasi dan mengajukan nama-nama baru yang bersedia menggantikan posisi tersebut," tambah Malik.
Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Kabupaten Wajo, Asri, menyampaikan bahwa proses belajar mengajar di sekolahnya baru akan dimulai secara resmi pada 15 Agustus 2025.
Namun, kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) akan berlangsung selama dua pekan sebelum pembelajaran efektif dimulai pada September.
Asri mengatakan, total guru yang mengundurkan diri di Wajo berjumlah empat orang. Selain itu, ada satu formasi guru yang memang tidak terisi sejak awal.
Akibatnya, pihak sekolah saat ini mengalami kekurangan lima guru dari kebutuhan total sebanyak 20 orang.
"Empat guru yang mundur itu adalah guru BK, Ekonomi, IPS, dan Pendidikan Agama Islam. Alasannya karena lokasi penugasan yang jauh dari tempat tinggal. Ada juga yang mengatakan terhalang izin dari orang tua saat kami konfirmasi langsung," kata Asri.
Ia menyebut guru-guru yang mengundurkan diri mayoritas berasal dari luar provinsi, seperti Pulau Jawa.
Pihak sekolah tidak mengetahui secara rinci mekanisme penempatan guru karena seluruh proses rekrutmen dilakukan langsung oleh pemerintah pusat.
"Kami hanya menerima guru-guru yang sudah dinyatakan lulus. Kalau ada kekosongan, kami langsung laporkan ke kementerian. Bahkan saat tim dari inspektorat datang, kami sudah sampaikan kekurangan tenaga guru dan mengajukan penggantinya," jelas Asri.
Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial yang menyasar daerah-daerah miskin dan terpencil. Di Sulawesi Selatan, sekolah ini tersebar di 15 titik dengan total murid mencapai 1.750 siswa tingkat SMP.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan ada sekitar 143 guru sekolah rakyat yang lolos seleksi tidak memenuhi panggilan tugas.
Gus Ipul, panggilan akrabnya, mengatakan seluruh posisi yang ditinggalkan telah digantikan sesuai prosedur tanpa mengganggu proses pembelajaran.
"143 dari 1.469 guru yang dinyatakan diterima (9,7 persen), tidak memenuhi panggilan dan menyatakan mundur melalui aplikasi CASN BKN. Jumlah yang sama, 143 guru juga telah diterima sebagai pengganti yang mundur," kata Gus Ipul dalam laman Kementerian Sosial (Kemensos).
Alasan para guru tidak memenuhi panggilan lantaran penempatan formasi guru di daerah. Selain itu para guru tersebut juga melakukannya karena faktor penempatan tugas yang jauh dari domisili asal.
Kendati demikian Gus Ipul mengaku tetap menghargai keputusan para guru yang tidak memenuhi panggilan.
"Kami tetap menghormati dan menghargai mereka yang tidak memenuhi panggilan atau mengajar di tempat lain. Sementara hal lain kami serahkan sepenuhnya keBKN," sebutnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
