Infografis
Suara.com - Penerapan kebijakan pajak baru oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani terus menjadi sorotan publik.
Setelah rencana pengenaan cukai pada produk pangan olahan bernatrium (P2OB), Sri Mulyani baru-baru ini menetapkan pajak untuk emas batangan yang semakin menambah deretan kebijakan fiskal yang dinilai makin membebani rakyat.
Masyarakat mulai mempertanyakan arah dan tujuan dari berbagai pungutan pajak yang terus bermunculan.
Dalam kondisi ekonomi yang belum stabil, kebijakan ini justru menimbulkan keresahan dan rasa ketidakadilan di tengah publik.
Ramainya perdebatan soal pajak membuat sebuah video lawas Sri Mulyani kembali viral di media sosial.
Dalam video tersebut, ia menjelaskan panjang lebar soal kegunaan pajak dan ke mana uang yang dibayarkan rakyat itu dialokasikan.
“Kita mengumpulkan pajak tahun lalu sekitar Rp1.750 triliun, dinilai oleh 44 ribu karyawan kita di pajak. Total penerimaan kita lebih dari Rp2.500 triliun,” kata Sri Mulyani dalam program Kick Andi yang tayang pada 2023 lalu dikutip dari video @Disclaimerrr pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Ia menegaskan bahwa dana tersebut tidak hanya dari pajak, tetapi juga dari Bea Cukai dan penerimaan negara bukan pajak.
Sri Mulyani mencoba merinci manfaat nyata dari dana pajak kepada publik. Salah satunya untuk membiayai layanan kesehatan publik.
Baca Juga: Tidak Bayar Royalti Musik? Ini Konsekuensi Hukum yang Harus Diwaspadai
“Masyarakat menanyakan untuk apa? makanya kami sering meng-upload. Kemarin saya meresmikan sama Menteri Kesehatan perluasan RSCM. Kalau dia ruang operasinya hanya 11 atau 18 yang antri sampai 4000 pasien. Kita melakukan anggaran pemihakan untuk bisa membangun itu,” terangnya.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung pembiayaan negara saat pandemi Covid-19.
“Sama seperti waktu pandemi Covid, ratusan ribu dari masyarakat kita yang terkena Covid, kalau masuk ke rumah sakit, enggak ada satu pun yang membayar. Itu triliunan tagihan kepada negara,” katanya.
Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa jalan tol yang digunakan saat mudik lebaran adalah hasil dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau Anda berbicara tentang jalan tol, nanti menjelang lebaran Anda semuanya akan pergi ke daerah ke tempat kampung halamannya, jangan lupa itu juga adalah bagian dari APBN,” ungkapnya.
Sri Mulyani juga menjelaskan manfaat pajak yang dialokasikan untuk aspek pertahanan dan keamanan.
“Kalau Anda lihat TNI Polri bertugas, alutsistanya sekarang membaik, itu juga dari APBN,” lanjutnya.
Pendidikan pun menjadi salah satu sektor yang dijadikan contoh penggunaan dana pajak. Ia menyoroti bahwa dokter, guru, madrasah, hingga pesantren mendapatkan dukungan dari APBN.
Bahkan menurutnya, lebih dari 36.000 anak muda Indonesia disebut bisa kuliah di universitas terbaik dunia berkat alokasi dana pendidikan dari negara.
Tak sampai di situ Sri Mulyani juga menyinggung soal manfaat dana pajak bagi penelitian ilmiah dan budaya.
“Kalau ada yang mau research mengenai dari mulai vaksin sampai kepada malaria sampai biodiversity, kami memberikan itu,” ungkapnya.
“Kalau sekarang para aktivis budaya mau melakukan mulai dari mem-preserve budaya lokal sampai dia membuat performance, kami membuat dana abadi kebudayaan,” katanya menyambung.
Ia menegaskan bahwa uang pajak yang dibayar melalui sistem E-filing langsung masuk ke kas negara yang disimpan di Bank Indonesia.
Namun, Sri Mulyani juga mengakui adanya praktik nakal antara oknum wajib pajak dan aparat pajak.
“Yang menilep dan ditilep itu adalah biasanya wajib pajak yang nakal bekerja sama dengan aparat pajak yang nakal, mereka yang harusnya bayarnya katakanlah seratus, dia kemudian kongkalikong membayar hanya 10, dan itu dinikmati oleh dua pihak yang jahat itu,” terangnya.
Meski penjelasan Sri Mulyani soal pajak dalam video tersebut disampaikan dengan rinci namun nyatanya kondisi di lapangan dinilai tak jarang menunjukkan kontras.
Netizen pun menanggapi dengan sinis pernyataan lawas Sri Mulyani soal pemanfaatan dana pajak tersebut.
“Penjelasannya bagus sih, tapi gak sesuai realita,” kata akun @disc8***
“Sisa nya kemana? Harusnya sih untuk subsidi rakyat, namun prakteknya yg kembali ke rakyat selain tidak merata juga sudah jauh di bawah semestinya. Banyakan yg di KORUPSI,” komen akun @anam***
“Biar dia ngomong berbusa-busa nyatanya kemiskinan masih diatas 60% kata Bank Dunia,” kata akun @Dodol***
Kontributor : Rizka Utami
