Infografis
Suara.com - Isu politik transaksional atau 'tukar guling' mengemuka tajam setelah pemerintah memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan , Hasto Kristiyanto.
Tudingan ini langsung dibantah oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang menyebut tidak ada barter politik di balik keputusan tersebut.
Pemberian amnesti ini menjadi sorotan publik karena datang hanya beberapa hari setelah Hasto divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap yang turut menyeret nama eks politikus PDIP, Harun Masiku.
Momentum inilah yang memicu spekulasi adanya kesepakatan politik atau 'politik dagang sapi' antara kubu pemerintah dan PDIP.
Menanggapi hal tersebut, Dasco memberikan jawaban tegas dengan nada berkelakar yang khas. Ia menepis anggapan adanya pertukaran kepentingan politik tersebut.
"Kalau politik dagang sapi, saya rasa tidak ada. Idul Adha juga sudah lewat," kata Dasco, dikutip Rabu (6/8/2025).
Istilah 'politik dagang sapi' sendiri telah lama melekat dalam lanskap politik Indonesia dengan konotasi negatif.
Istilah ini merujuk pada praktik politik transaksional yang pragmatis dan oportunistis, di mana kesepakatan dicapai melalui proses tawar-menawar yang alot demi kepentingan sesaat, layaknya praktik jual beli di pasar ternak.
Lebih lanjut, Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini justru menyambut baik sinyal dukungan yang disampaikan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.
Baca Juga: Prabowo Megawati Bersatu, Hersubeno Arief: Jokowi Tinggal Menghitung Hari
Namun, Dasco menegaskan bahwa dukungan tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan amnesti yang diterima Hasto.
Menurutnya, komitmen dukungan dari PDIP sudah pernah disampaikan sebelumnya dalam beberapa pertemuan.
"Ibu Mega dalam sejumlah pertemuan mengatakan bahwa program-program baik, tentu akan didukung PDIP. Lalu, PDIP juga menyampaikan saran serta masukan tentang program yang dirasa belum pas," kata Dasco.
Meskipun sinyal dukungan semakin jelas, Dasco mengaku hingga kini belum mendengar adanya pembicaraan mengenai keinginan PDIP untuk bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo.
Ia menyarankan agar pertanyaan tersebut ditujukan langsung kepada pihak pemerintah.
"Kalau soal masuk atau tidak (PDIP) ke pemerintahan, tanyakan ke pihak eksekutif," kata dia.
Sementara, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, angkat bicara.
Prasetyo menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada Hasto merupakan hak prerogatif Presiden.
Ia menyebut, keputusan tersebut diambil dengan semangat persatuan untuk mengurangi tensi politik nasional.
"Tapi dalam dua kasus ini yang nuansanya lebih banyak ke masalah politik, itu yang Pak Presiden menggunakan haknya. Mari kita kurangi kegaduhan-kegaduhan politik," kata Prasetyo.
Senada dengan Dasco, Prasetyo juga menyatakan belum ada rencana atau pembahasan mengenai bergabungnya PDIP ke dalam kabinet.
Menurutnya, memberikan dukungan tidak berarti harus menjadi bagian dari struktur pemerintahan.
"Memang pemerintah butuh check and balance, butuh masukan. Tak ada masalah," kata dia.
Sikap resmi PDIP sendiri telah ditegaskan dalam Kongres V di Bali pada Sabtu (2/8) pekan lalu.
Dalam pidatonya, Megawati Soekarnoputri menyatakan partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi, melainkan sebagai "partai penyeimbang".
Menurutnya, keberpihakan politik tidak diukur dari posisi di dalam atau di luar pemerintahan.
"PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," kata Megawati.
