DPR Beri Lampu Hijau ke Pemerintah: Blokir Game Online Roblox

Chandra Iswinarno | Bagaskara Isdiansyah | Suara.com

Rabu, 06 Agustus 2025 | 17:51 WIB
DPR Beri Lampu Hijau ke Pemerintah: Blokir Game Online Roblox
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyatakan dukungannya atas sikap pemerintah yang mengusulkan pemblokiran game online roblox. (Suara.com/Bagaskara)

Suara.com - Wacana pemblokiran game online Roblox oleh Pemerintah Indonesia semakin menguat, menyusul sorotan tajam terhadap konten yang dinilai mengandung unsur kekerasan dan berpotensi berdampak negatif pada psikologis anak.

Imbauan larangan bermain bagi siswa yang sebelumnya disuarakan Menteri Pendidikan kini mendapat sinyal dukungan penuh dari parlemen.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyuarakan dukungannya terhadap imbauan Mendikdasmen.

Menurutnya, pembatasan akses terhadap game online diperlukan untuk menjaga fokus dan melindungi perkembangan karakter siswa.

"Ya tentu Mendikdasmen punya alasan tersendiri. Kami mendukung jika hal tersebut untuk kebaikan pendidikan kita ke depan," kata Lalu kepada wartawan, Rabu (6/8/2025).

Lalu menegaskan bahwa pembentukan generasi masa depan tidak hanya menyangkut kualitas akademik, tetapi juga mencakup persiapan mental, ideologi, etika, dan budi pekerti.

Ia memandang keberadaan game online yang dapat diakses secara bebas sebagai potensi gangguan serius bagi siswa.

"Jangan sampai (game online) mengganggu tugas utama mereka sebagai pelajar," tegasnya.

Meskipun belum ada aturan tertulis yang spesifik, Lalu memastikan Komisi X akan mengawal wacana ini bersama kementerian terkait.

Ia melihat niat pemerintah sudah berada di jalur yang benar untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif dunia digital.

"Yang jelas maksudnya adalah baik, agar anak-anak kita fokus laksanakan tugas mereka sebagai siswa-siswi dan dipersiapkan pendidikan yang baik oleh pemerintah. Kami di DPR akan terus mengawasi," katanya.

Sebelumnya, polemik ini bermula dari pernyataan tegas Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, yang mengimbau siswa untuk tidak memainkan Roblox.

Ia menyoroti risiko psikologis, di mana anak-anak belum sepenuhnya mampu membedakan dunia nyata dengan simulasi dalam game.

Hal ini dikhawatirkan dapat memicu mereka meniru adegan kekerasan yang ditampilkan.

Ilustrasi Game Roblox. [Roblox]
Ilustrasi Game Roblox. [Roblox]

Sinyal tindakan lebih tegas datang dari lingkaran Istana. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah pemblokiran jika konten dalam game tersebut terbukti melewati batas dan membahayakan perilaku generasi muda.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Di Balik Kreativitas Roblox, Ada 'Bahaya' yang Membuat Pemerintah Turun Tangan

Di Balik Kreativitas Roblox, Ada 'Bahaya' yang Membuat Pemerintah Turun Tangan

News | Rabu, 06 Agustus 2025 | 14:28 WIB

Kak Seto Wanti-Wanti: Roblox Berpotensi Jadi Sarang Konten Pornografi Anak!

Kak Seto Wanti-Wanti: Roblox Berpotensi Jadi Sarang Konten Pornografi Anak!

News | Selasa, 05 Agustus 2025 | 21:30 WIB

Dukung Pemerintah Larang Anak-anak Main Roblox, Kak Seto: Polisi dan Sekolah Harus Tegas!

Dukung Pemerintah Larang Anak-anak Main Roblox, Kak Seto: Polisi dan Sekolah Harus Tegas!

News | Selasa, 05 Agustus 2025 | 16:05 WIB

Terkini

33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!

33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:42 WIB

Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!

Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:42 WIB

Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal

Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:38 WIB

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:34 WIB

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:26 WIB

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:24 WIB

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:09 WIB

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:04 WIB

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:59 WIB

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:55 WIB