'Jangan Manut Malaysia!', DPR Peringatkan Pemerintah Soal Perubahan Nama Blok Ambalat

Dwi Bowo Raharjo | Bagaskara Isdiansyah | Suara.com

Kamis, 07 Agustus 2025 | 18:37 WIB
'Jangan Manut Malaysia!', DPR Peringatkan Pemerintah Soal Perubahan Nama Blok Ambalat
KRI Bima Suci di Perairan Ambang Batas Laut (Ambalat), Nunukan, Kalimantan Utara. [ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja]

Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, turut merespons terhadap wacana penggantian nama Blok Ambalat menjadi Laut Sulawesi oleh Malaysia. Pemerintah Indonesia diminta tak manut klaim dari Malaysia.

Menurutnya, perubahan nama tersebut berpotensi membahayakan kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia karena memiliki arti dan cakupan yang jauh lebih luas.

"Kami tentu harus menyikapi ini dengan hati-hati. Jika penamaan ini bersifat sepihak, kami sangat keberatan karena penamaan sangat berpengaruh pada arti dan maksud," kata Oleh kepada wartawan, Kamis (7/8/2025).

Oleh menjelaskan, bahwa penamaan memiliki pengaruh besar.

Ia menegaskan bahwa nama "Ambalat" bersifat terbatas dan spesifik pada blok tersebut, sedangkan "Laut Sulawesi" mencakup keseluruhan wilayah perairan yang bisa diartikan sebagai klaim atas seluruhnya.

“Nama itu identik dengan arti dan maksudnya. Kalau misalkan Laut Sulawesi berarti keseluruhan, dong. Kalau Blok Ambalat itu terbatas. Ini kan bahaya,” tegasnya.

Sikap tegas DPR ini, kata Oleh, didasari oleh prinsip untuk mempertahankan setiap jengkal wilayah kedaulatan negara dari klaim pihak asing.

“Satu jengkal pun, satu inci pun tanah air udara NKRI dicaplok oleh orang lain, DPR tentu tidak setuju,” lanjutnya.

Oleh mendorong adanya dialog antara kedua negara untuk meredam potensi konflik.

Ia menyarankan agar tim teknis dari Indonesia dan Malaysia duduk bersama untuk meninjau kembali poin-poin kesepakatan yang telah dicapai oleh pimpinan kedua negara.

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam perjanjian bilateral.

"Ini menjadi sebuah pelajaran bagaimana sebuah kerja sama bilateral harus terpublikasi secara komprehensif. Jangan sekali-kali mengeluarkan duplikasi keterangan," katanya.

Sebagai rekomendasi utama, Oleh mendesak pemerintah Indonesia untuk tidak mengikuti keinginan Malaysia terkait perubahan nama tersebut.

“Rekomendasi kami, pemerintah jangan sekali-kali mau mengikuti klaimnya Malaysia karena ini akan menjadi bahaya. Intinya DPR tidak setuju dengan penamaan itu,” pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Menkeu Terbitkan PMK Soal Efisiensi, 15 Item Belanja Kena Pangkas dari Rapat Hingga Souvenir

Menkeu Terbitkan PMK Soal Efisiensi, 15 Item Belanja Kena Pangkas dari Rapat Hingga Souvenir

Bisnis | Kamis, 07 Agustus 2025 | 18:00 WIB

Sengketa Ambalat: Malaysia Ubah Nama Laut, Indonesia 'Pamer' Rudal Balistik di Perbatasan

Sengketa Ambalat: Malaysia Ubah Nama Laut, Indonesia 'Pamer' Rudal Balistik di Perbatasan

News | Kamis, 07 Agustus 2025 | 17:53 WIB

Manuver Malaysia Ganti Nama Ambalat, DPR Desak Pemerintah Tegaskan Kedaulatan di Lapangan

Manuver Malaysia Ganti Nama Ambalat, DPR Desak Pemerintah Tegaskan Kedaulatan di Lapangan

News | Kamis, 07 Agustus 2025 | 17:02 WIB

Rudal Balistik Baru Tiba di Perbatasan Malaysia, DPR: Buat Lindungi IKN, Bukan Ancam Negara Tetangga

Rudal Balistik Baru Tiba di Perbatasan Malaysia, DPR: Buat Lindungi IKN, Bukan Ancam Negara Tetangga

News | Kamis, 07 Agustus 2025 | 15:45 WIB

Malaysia Beri Nama Laut Sulawesi, Prabowo Tawarkan Cara Ini Selesaikan Masalah Ambalat

Malaysia Beri Nama Laut Sulawesi, Prabowo Tawarkan Cara Ini Selesaikan Masalah Ambalat

News | Kamis, 07 Agustus 2025 | 15:18 WIB

Terkini

Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat

Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:19 WIB

Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel

Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:14 WIB

Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran

Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:14 WIB

Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur

Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:11 WIB

Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha

Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:09 WIB

Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar

Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:18 WIB

9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi

9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:16 WIB

DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan

DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:10 WIB

Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara

Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:08 WIB

Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau

Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau

News | Senin, 18 Mei 2026 | 20:40 WIB