Suara.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, akhirnya menjawab sorotan tajam publik soal tunjangan rumah anggota dewan yang dinilai fantastis. Dia menyatakan bahwa tidak ada kenaikan gaji, melainkan hanya perubahan skema dari rumah fisik menjadi kompensasi uang.
Meski membela mati-matian besaran tunjangan yang mencapai Rp 50 juta per bulan, putri Megawati Soekarnoputri ini juga berjanji akan mengevaluasi kebijakan tersebut jika memang dianggap terlalu berlebihan.
Puan meluruskan persepsi publik yang selama ini dianggap keliru. Menurutnya, tidak ada sepeser pun kenaikan dalam gaji pokok anggota DPR. Yang terjadi adalah penghapusan fasilitas rumah jabatan di Kalibata dan Ulujami.
"Yang mungkin saya bisa sampaikan, seluruh anggota DPR saat ini tidak ada kenaikan gaji," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
"Perubahannya adalah sekarang semua anggota DPR tidak mendapat rumah jabatan di Kalibata. Karena semua rumah jabatan yang di Ulujami sudah kami serahkan kembali kepada negara," jelasnya.
Sebagai gantinya, para anggota dewan kini menerima kompensasi uang untuk biaya sewa tempat tinggal di Jakarta.
"Karena anggota DPR kan juga datang dari daerah-daerah," tambah Puan.
Menjawab kritik soal besaran kompensasi Rp 50 juta yang dianggap 'wah' oleh masyarakat, Puan memberikan pembelaan. Menurutnya, angka tersebut bukanlah angka asal-asalan, melainkan sudah melalui proses kajian yang mendalam.
Nominal itu, kata Puan, disesuaikan dengan realitas harga sewa properti di ibu kota.
"Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta, karena kan kantornya ada di Jakarta," kata Puan.
Janji Puan: Siap Dievaluasi Jika Dianggap Berlebihan
Meski memberikan pembelaan yang kuat, Puan menegaskan bahwa pimpinan DPR tidak menutup telinga terhadap aspirasi publik. Ia bahkan mempersilakan masyarakat untuk terus mengawasi kinerja para wakilnya di Senayan.
"Apapun, kami pimpinan DPR akan memperhatikan aspirasi dan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Tolong selalu awasi kinerja dari kami di DPR," tegasnya.
Yang paling penting, Puan membuka pintu untuk evaluasi. Ia berjanji akan meninjau kembali kebijakan ini jika memang terbukti tidak sesuai atau berlebihan.
"Kalau kemudian ada hal-hal yang memang dianggap masih belum sempurna, masih terlalu berlebihan, tentu saja kami akan mengevaluasi hal tersebut," pungkasnya.
TERPOPULER
