Suara.com - Center of Economic and Law Studies (Celios) menyampaikan kritik keras atas wacana kenaikan tunjangan anggota DPR RI.
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menilai langkah tersebut tidak tepat, apalagi di tengah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengalihkan sebagian besar anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu disampaikan Huda, Rabu, 20 Agustus 2025.
"Jadi dana pendidikan yang biasanya digunakan untuk peningkatan kesejahteraan guru, murid, dan sebagainya, dipotong untuk program prioritas Prabowo, tapi anggota DPR minta tambahan anggaran," ujar Huda.
Menurutnya, apabila kebijakan kenaikan tunjangan ini benar-benar dijalankan, maka pemerintah dapat dianggap sudah kehilangan akal sehat.
Huda menekankan, dana yang hendak dialokasikan untuk menaikkan tunjangan DPR seharusnya lebih bermanfaat jika diarahkan pada kepentingan masyarakat luas, khususnya pemerintah daerah.
"Daripada menambah pendapatan anggota DPR, dana tersebut dapat digunakan untuk memberikan stimulus perekonomian, bahkan lebih baik digunakan untuk pemda agar pemda tidak menaikan pajak daerah," tegasnya.
Sebagai informasi, tunjangan anggota DPR belakangan disebut mengalami peningkatan.
Beberapa di antaranya mencakup tunjangan beras hingga Rp 12 juta, tunjangan bensin Rp 7 juta, dan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan.
Baca Juga: Apakah Anggota DPR Tidak Punya Rumah Dinas? Dapat Ganti Tunjangan Rp 50 Juta Per Bulan
Meski gaji pokok anggota dewan relatif kecil — Ketua DPR Rp 5,04 juta, Wakil Ketua Rp 4,62 juta, dan anggota Rp 4,2 juta per bulan — berbagai tambahan tunjangan membuat total pendapatan seorang anggota DPR bisa melampaui Rp 50 juta.
Selain itu, mereka juga memperoleh fasilitas lain seperti biaya perjalanan dinas, dana reses untuk serap aspirasi, hingga hak pensiun sebesar 60 persen dari gaji pokok setelah masa jabatan berakhir.
