Infografis
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Joko mengaku diminta membayar Rp100 juta apabila ingin berdamai dengan pemegang hak siar.
Namun angka tersebut disampaikan penyidik Polda Jateng, bukan melalui proses mediasi dengan pihak yang melaporkannya.
Joko belakangan ini terus mengedukasi pelaku UMKM agar tidak bernasib sama dengannya.
Joko juga mencari keadilan lantaran merasa proses hukumnya tidak transparan.
Sebab ketika diperiksa, empat karyawan dari pihak pemegang hak siar yang dihubungi Joko tidak dimintai keterangan.
Padahal Joko mengajukan empat karyawan tersebut sebagai saksi bahwa ia berusaha mengurus hak siar.
"Kok bisa keterangan mereka tidak ditampung, tapi saya langsung jadi tersangka?" tanya Joko.
Menanggapi cerita Joko tersebut, tanggapan warganet di akun Instagram @nyinyir_update_official tampak beragam.
Ada yang menyalahkan karena membuat nobar berbayar, tetapi banyak pula membela setelah mengetahui keuntungannya tidak besar.
Baca Juga: Revolusi Izin Konser! DPR Gandeng Polisi, EO Wajib Lunas Royalti Sebelum Dapat Izin Gelar Keramaian
"Dijajah di negara sendiri, miris banget sama aturan pemerintah yang selalu menyulitkan rakyatnya," komentar akun @lesti_vh***.
"Kalo dikomersilkan gitu ya melanggar lah, coba digratiskan, aman," kata akun @gankm***.
"Lah tapi kan gak wajib, sapa yang mau liat masuk ya silahkan bayar, gak mahal kok," bela akun @aiss.a***.
"Resiko itu, kalo cuma nobar biasa, nggak akan dituntut, ini dia mintain duit, berarti sudah komersil, dan melanggar aturan," jelas akun @jun0t***.
Faktanya, menurut Joko, sejumlah warung yang menggratiskan nobar pun disomasi.
Bahkan seorang pemilik kafe hanya menyalakan TV untuk mengecek harga paket, tetapi ikut dilaporkan.
