REGIONAL:
Suara.com - Polemik fasilitas mewah anggota DPR RI memicu kritikan dari putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid. Ia secara blak-blakan mengungkit kembali momen pahit saat ayahnya, Gus Dur, dilengserkan oleh DPR, sebagai cerminan betapa jauhnya para wakil rakyat dari aspirasi sesungguhnya.
Menurut Yenny, jika Gus Dur masih hidup, ia tidak hanya akan murka, tetapi juga akan mengambil tindakan tegas melihat kelakuan para legislator saat ini.
Yenny Wahid menegaskan bahwa karakter ayahnya bukanlah tipe pemimpin yang hanya akan berkomentar. Menghadapi isu fasilitas mewah di tengah kesulitan rakyat, Gus Dur dipastikan akan bergerak.
"Almarhum Gus Dur sudah jelas, gak akan cuma bicara. Mengambil tindakan dan sudah tahu. Teman-teman sekalian tahu Gus Dur sikapnya seperti apa," ujar Yenny di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (21/8/2025).
Pernyataan ini seolah menjadi sindiran keras bahwa saat ini terlalu banyak wacana dan terlalu sedikit tindakan nyata dari para pemimpin.
Ungkit Lagi Momen Pelengseran Gus Dur
Puncak dari kritik Yenny adalah saat ia mengaitkan perilaku DPR saat ini dengan sejarah kelam pelengseran ayahnya pada 23 Juli 2001. Menurutnya, Gus Dur digulingkan karena agenda pemberantasan korupsinya tidak disukai oleh parlemen.
"Gus Dur dulu kan dilengserkan oleh DPR karena upaya-upaya beliau dalam memberantas korupsi tidak didukung oleh DPR, jadi ya kita sama-sama tahu, bagian sejarah sudah dicatat oleh sejarah," tuturnya.
Ia seolah ingin menunjukkan ironi; DPR yang dulu melengserkan presiden yang anti-korupsi, kini justru sibuk menuntut fasilitas mewah untuk diri sendiri.
Pada akhirnya, Yenny menyampaikan pesan menohok yang merupakan inti dari ajaran politik Gus Dur. Menurutnya, seorang wakil rakyat harus benar-benar menjadi cerminan suara rakyat, bukan malah sibuk dengan urusan perut dan kepentingan pribadinya.
"Posisi Gus Dur clear ya, bahwa wakil rakyat betul-betul mewakili suara rakyat, jangan kepentingan pribadi yang didahulukan," katanya.
Pernyataan keras dari Yenny Wahid ini menjadi pengingat pahit bagi para anggota dewan, bahwa setiap kebijakan mereka akan selalu dinilai dan dihakimi oleh sejarah serta nurani publik.
TERPOPULER
