REGIONAL:
Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya menegaskan bahwa pintu DPR akan selalu terbuka lebar bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, termasuk lewat aksi demonstrasi pada Senin, 25 Agustus 2025.
"Silakan datang... Teman-teman yang menyampaikan aspirasi akan diterima oleh DPR," kata Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen belum lama ini.
Namun, kondisi di lapangan memperlihatkan hal yang berbeda. Seorang pengguna TikTok dengan akun @inibukanniko membagikan video suasana di depan Gedung DPR pada Minggu, 24 Agustus 2025.
Dalam rekaman tersebut, terlihat belasan beton penghalang berjejer rapat menutupi gerbang utama gedung DPR-MPR.
"Kondisi terkini di depan gedung DPR jelang demo Senin, GERBANG TERTUTUP OLEH BELASAN BETON yang dipasang,” tulis keterangan video tersebut.
Langkah pengamanan tersebut diyakini dilakukan sebagai persiapan menghadapi demonstrasi besar yang digadang-gadang terjadi Senin.
Ironisnya, publik menilai tindakan itu bertolak belakang dengan pernyataan Puan yang menjanjikan pintu DPR terbuka.
Netizen pun ramai-ramai melayangkan kritik di kolom komentar unggahan tersebut.
"Se-prepare ini ngadepin rakyat? Padahal kita cuma pengin didengar huft," tulis akun @jet***.
"'Silakan datang, pintu DPR terbuka lebar' KATANYA! But what this is?" komentar akun @jhy***.
"Padahal kan itu gedung wakil rakyat, mereka cuma wakil, rakyatnya yang punya mau datang kepapa mesti ditutupin gitu?" imbuh akun @sia***.
Belum ada penjelasan resmi dari pihak DPR soal pemasangan beton tersebut. Namun, publik menduga langkah ini merupakan strategi aparat untuk mengantisipasi massa yang berpotensi memaksa masuk ke gedung parlemen.
Fenomena ini memperlihatkan kontras antara janji keterbukaan DPR dan praktik pengamanan di lapangan.
Alih-alih merasakan pintu yang terbuka lebar, publik justru mendapati gerbang DPR yang dipagari beton setinggi pinggang orang dewasa.
Sebagaimana diketahui, gelombang protes dipicu oleh kontroversi kenaikan berbagai tunjangan anggota DPR yang nilainya mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan.
Publik menganggap jumlah tersebut tidak pantas di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. Isu ini bahkan melahirkan seruan untuk menggelar aksi besar-besaran pada Senin, 25 Agustus.
TERPOPULER
