Infografis
Suara.com - Rencana aksi massa jilid kedua untuk melengserkan Bupati Pati Sudewo yang sedianya digelar pada 25 Agustus 25 2025, dipastikan batal. Namun, batalnya aksi di Pati bukan berarti perlawanan mereda.
Justru sebaliknya, massa kini mengalihkan targetnya ke level nasional dengan rencana mengepung Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mengonfirmasi bahwa mereka tidak akan turun ke jalan di Pati dalam waktu dekat. Mereka kini fokus pada satu tuntutan utama: mendesak KPK segera menetapkan Sudewo sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi yang tengah diselidiki.
Supriyono, yang mewakili Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, meluruskan bahwa rencana demo 25 Agustus yang sempat beredar luas bukanlah agenda resmi aliansi.
"Itu inisiatif Husein pribadi bukan dari teman-teman Aliansi Masyarakat Pati Bersatu," kata Supiyono dikutip, Rabu (20/8/2025) pekan lalu.
Ia menegaskan bahwa pembatalan aksi tersebut juga dilakukan oleh Husein secara pribadi.
Galang Donasi Rp5.000
Aliansi menegaskan sikapnya untuk menahan diri dari aksi lokal sampai ada keputusan politik yang jelas dari parlemen daerah. "Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tidak akan menggelar aksi demo selama belum ada putusan hak angket dari DPRD," kata Supriyono.
Kini, energi perlawanan sepenuhnya diarahkan ke ibu kota. Aliansi secara terbuka telah membuka posko donasi Rp 5.000 per orang untuk membiayai aksi unjuk rasa di depan markas KPK. Tak hanya uang, mereka juga menerima donasi dalam bentuk armada transportasi untuk memberangkatkan massa dari Pati ke Jakarta.
Baca Juga: Alarm buat Penguasa! Ray Rangkuti Sebut 'Masyarakat Berisik' Oposisi Paling Nyata Saat Ini
Rencana besar ini sudah tersusun rapi. Massa dijadwalkan akan berangkat dari Pati pada 31 Agustus 2025. Aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK akan dihelat selama dua hari berturut-turut, yakni pada 2 dan 3 September 2025.
Tuntutan massa agar KPK menetapkan Sudewo sebagai tersangka bukan tanpa alasan. Nama Bupati Pati itu terseret dalam pusaran kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya telah memberikan sinyal kuat terkait keterlibatan Sudewo. Menurutnya, Sudewo diduga memiliki peran signifikan dalam korupsi proyek DJKA pada periode 2021-2022, saat ia masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi perhubungan.
Asep menduga Sudewo tidak hanya terlibat dalam satu proyek, melainkan beberapa proyek strategis sekaligus, mulai dari pembangunan jalur ganda kereta api Solo Balapan-Kadipiro hingga proyek lain di Jawa Barat, Jakarta, Semarang, dan Tegal. Meski saat ini statusnya masih sebagai saksi, KPK mengisyaratkan penanganan kasusnya bisa dilakukan secara komprehensif.
"Sehingga untuk dia, bisa nanti sekaligus untuk penanganannya," kata Asep (14/8/2025).
