6 Fakta Ironi Ketum Golkar Bahlil: Klaim Lawan 'Penyakit', Tapi Bungkam Soal Korupsi?

Suara.com - Sikap Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, di Palu baru-baru ini menjadi sorotan tajam di panggung politik nasional.

Di satu sisi, ia mengeluarkan klaim heroik tentang peran partainya. Di sisi lain, ia memilih bungkam saat dihadapkan pada isu paling krusial saat ini korupsi.

Kontradiksi ini memunculkan sejumlah fakta menarik tentang strategi komunikasi dan posisi politik Partai Golkar di awal pemerintahan Prabowo-Gibran.

1. Bungkam Seribu Bahasa Soal OTT Wamenaker

Ini adalah fakta utamanya. Saat media bertanya langsung mengenai tanggapan dan langkah Golkar terkait kasus OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Bahlil secara sadar menolak untuk menjawab.

Ia memilih menghindar dan mengalihkan pembicaraan, sebuah gestur yang sangat kentara di hadapan para jurnalis.

2. Klaim Gagah: Golkar Adalah 'Garda Terdepan' Lawan Penyakit

Ironisnya, tak lama setelah bungkam soal korupsi, Bahlil melontarkan retorika yang sangat kuat. Ia menganalogikan, "kalau ada bibit penyakit mencoba untuk mengganggu stabilitas pemerintahan, maka garda terdepan yang akan mengganggu bibit penyakit itu adalah Partai Golkar."

Klaim ini langsung menjadi sorotan karena dianggap kontradiktif dengan sikap diamnya terhadap 'penyakit' korupsi.

Baca Juga: Bahlil Lahadalia Raih Tanda Jasa, Golkar Klaim Buktikan Kapasitas Kepemimpinan!

3. Punya 11 'Pemain' Kunci di Kabinet Prabowo

Sikap Bahlil menjadi sangat signifikan karena posisi tawar partainya. Partai Golkar adalah salah satu kekuatan terbesar di kabinet dengan 8 kursi menteri dan 3 kursi wakil menteri.

Perbesar

Dengan kekuatan sebesar ini, publik menuntut akuntabilitas dan sikap yang jelas dari Golkar terhadap isu integritas pemerintahan, bukan sekadar diam.

4. Bukan Sekadar Ketum Partai, Tapi Juga Menteri Aktif

Perlu diingat, Bahlil Lahadalia bukan hanya Ketua Umum Partai Golkar. Ia juga merupakan seorang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) aktif di kabinet.

Sikap bungkamnya bisa dilihat bukan hanya sebagai sikap partai, tetapi juga sebagai sikap seorang pejabat tinggi negara terhadap kasus korupsi yang menimpa rekannya di pemerintahan.