Minyak Babi di Nampan MBG? Istana Turun Tangan, BPOM Dilibatkan

Suara.com - Istana Kepresidenan secara resmi menanggapi laporan investigatif dari Indonesia Business Post yang mengungkap dugaan penggunaan minyak babi dalam nampan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Pemerintah menegaskan akan melakukan verifikasi ilmiah melalui uji laboratorium untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menyatakan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan dilibatkan secara langsung untuk menguji nampan yang menjadi subjek kekhawatiran publik.

"Kalau pembuktian, misalnya soal nampan itu kan nanti bisa diuji lah. Nampannya begitu sampai di sini bisa diuji di BPOM bisa diuji, diuji di laboratorium independen benar nggak begitu dia," kata Hasan di kantor PCO, Gedung Kwarnas, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).

Meski demikian, Hasan menegaskan bahwa hingga saat ini, pemerintah belum menemukan bukti yang mendukung klaim dalam laporan investigasi tersebut.

"Sejauh ini kita tidak menemukan," kata Hasan.

Namun, menyadari sensitivitas isu ini, pemerintah berkomitmen untuk melakukan pengujian demi transparansi. 

Hasan mengonfirmasi bahwa dirinya telah berkoordinasi langsung dengan Kepala BPOM, Taruna Ikrar, untuk menindaklanjuti permasalahan ini.

"Kalau memang ada kekhawatiran soal itu, kita uji saja. Bisa diuji di BPOM. Kita bisa uji kok tadi saya sudah ketemu sama kepala BPOM," ujar Hasan.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu sensitif yang belum terverifikasi kebenarannya.

"Jadi itu pentingnya kita tidak gampang termakan isu yang sensitif, dan itu kan perlu diperiksa," kata Hasan.

Sebelumnya, laporan investigasi mendalam yang dipublikasikan oleh Indonesia Business Post pada Senin (25/8/2025) menyebutkan bahwa nampan yang digunakan untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu diduga mengandung minyak babi.

Investigasi tersebut menelusuri praktik impor hingga ke pusat industri Chaoshan di China. 

Dalam hasil investigasi tersebut ditemukan adanya dugaan impor ilegal, pelanggaran standar kesehatan, keraguan atas status kehalalan.

Selain itu, juga pemalsuan label pada nampan makanan yang didistribusikan untuk program yang menargetkan 82,9 juta siswa di seluruh Indonesia.