Infografis
Suara.com - Pemerintah berencana memberlakukan aturan baru pada 2026, yang mana pembelian gas LPG 3 kilogram (kg) akan diwajibkan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan subsidi energi yang selama ini digelontorkan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa langkah ini krusial untuk menata ulang sistem distribusi agar lebih adil dan efisien.
Namun, di balik tujuan mulia tersebut, muncul pertanyaan besar di benak publik: seberapa efektif kebijakan ini dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat luas?
Mengurai Benang Kusut Subsidi LPG
Selama bertahun-tahun, subsidi LPG 3 kg, yang populer dengan sebutan 'gas melon', menjadi penopang utama kebutuhan dapur masyarakat Indonesia, khususnya kalangan menengah ke bawah.
Namun, ironisnya, kenikmatan subsidi ini juga seringkali salah sasaran. Tidak sedikit kelompok masyarakat mampu, bahkan sektor usaha komersial, yang turut menikmati harga murah gas melon.
Akibatnya, beban subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus membengkak, sementara tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan tidak tercapai optimal.
Pemerintah melihat penggunaan NIK sebagai solusi untuk memitigasi kebocoran ini.
Dengan mewajibkan pencatatan transaksi menggunakan KTP, setiap pembelian akan terdata secara digital.
Baca Juga: Pemerintah Ubah Penyaluran LPG 3 Kg, Masyarakat yang Masuk Kelompok Ini Boleh Beli
Data ini kemudian akan dicocokkan dengan data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola oleh pemerintah. Salah satunya melalui kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyatakan bahwa penataan subsidi ini adalah sebuah keniscayaan.
"Yang jelas semakin ke sini kan subsidi harusnya semakin tertata, pokoknya gitu. Gimana caranya menata ya salah satunya dengan itu (NIK)," ujarnya.
Mekanisme dan Batasan Pembelian
Implementasi kebijakan ini tidak hanya berhenti pada kewajiban menunjukkan KTP.
Pemerintah juga berencana memperketat aturan mainnya, termasuk membatasi frekuensi pembelian.
Nantinya, satu NIK kemungkinan hanya diperbolehkan membeli LPG 3 kg sekali dalam sehari.
