Infografis
Suara.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri, mengingatkan jajarannya untuk tidak sembarangan menggunakan gas air mata saat mengawal aksi demonstrasi buruh di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Ia menegaskan bahwa penggunaan gas air mata hanya boleh dilakukan atas perintah langsung darinya.
“Penggunaan gas air mata pun hanya boleh dilakukan atas perintah langsung Kapolda,” tegas Asep kepada wartawan.
Selain itu, Asep juga mengatur secara ketat soal tindakan represif. Ia menekankan tindakan tersebut hanya boleh dilakukan oleh tim Reskrim, dan itu pun hanya terhadap massa yang terbukti melakukan aksi anarkis.
Sementara personel pengamanan lainnya diminta mengedepankan pendekatan humanis.
“Tindakan represif hanya dilakukan oleh tim Reskrim terhadap massa yang bertindak anarkis," ujarnya.
Mantan Wakabareskrim Polri itu juga mengingatkan anggotanya agar segera mengamankan barang-barang terlarang, seperti bom molotov dan senjata tajam, namun tetap sesuai prosedur dan tidak bertindak sendiri.
Di sisi lain, personel TNI juga dikerahkan untuk membantu pengamanan, termasuk di sekitar kompleks DPR/MPR serta di sejumlah titik perbatasan seperti stasiun, guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan.
“Tidak ada yang membawa senjata api. Tidak ada penembakan. Jangan bersikap agresif atau emosional. Keselamatan masyarakat dan anggota adalah prioritas. Kita kedepankan sikap humanis,” imbuh Asep.
Baca Juga: Ikut Demo Lagi, Bang Madun Bagi-Bagi Makanan di Depan Gedung DPR: Ini Amanah!
Enam Tuntutan Buruh
Aksi demonstrasi hari ini diperkirakan diikuti sekitar 10 ribu buruh dari wilayah Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, hingga DKI Jakarta.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyebut ada enam tuntutan utama dalam aksi tersebut.
Di antaranya menuntut sistem outsourcing dihapus dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa konsep Omnibus Law.
Untuk mengamankan jalannya aksi, sebanyak 4.531 personel gabungan dari Polri dan TNI telah disiagakan. Rinciannya, 2.174 personel dari Polda Metro Jaya, 1.725 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) yang melibatkan unsur TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP, dan Dishub, serta 632 personel dari Polres jajaran.
Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR RI. Penerapannya akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
