- Gerakan Digital Terstruktur
- Dipicu Ketidakpuasan Publik
- Tuntutan Reformasi Sistemik
Suara.com - Jagat media sosial Indonesia bergemuruh hebat menyusul beredarnya sebuah dokumen digital bertajuk "17+8 Tuntutan Rakyat". Unggahan ini viral dengan cepat di berbagai platform, menjadi puncak kegelisahan publik setelah serangkaian aksi demonstrasi yang memanas di sejumlah kota besar.
Dokumen ini menjadi sebuah ultimatum terstruktur yang memberikan tenggat waktu ketat kepada jajaran elite pemerintahan, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, DPR, pimpinan partai politik, hingga institusi Kepolisian dan TNI.
Gelombang tuntutan ini meledak tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto, didampingi para ketua umum partai politik, memberikan keterangan pers pada Minggu (31/8/2025).
Meskipun Prabowo mengumumkan beberapa kebijakan populis seperti larangan anggota DPR ke luar negeri dan pencabutan tunjangan, respons publik justru terasa dingin. Pernyataan tersebut dinilai tidak menyentuh akar masalah dan gagal meredam amarah rakyat.
Kolom komentar di akun media sosial Prabowo pun banjir dengan kekecewaan. Banyak warganet menyinggung tidak adanya permintaan maaf atas korban jiwa selama demonstrasi.
Desakan untuk mencabut fasilitas pensiun seumur hidup bagi anggota DPR juga menggema kencang, menunjukkan bahwa sejumlah tuntutan krusial rakyat merasa tidak didengar.
Gerakan "17+8 Tuntutan Rakyat" ini kemudian menjadi bola salju yang membesar, di-mention langsung ke akun-akun resmi Presiden Prabowo dan DPR RI di platform X.
Dukungan bahkan datang dari figur publik seperti Youtuber Jerome Polin. Melalui akun Instagram-nya, ia turut mengunggah poin-poin tuntutan tersebut, seraya menuliskan bahwa masyarakat kini menunggu bukti nyata bahwa suara mereka benar-benar didengar.
Unggahan itu juga berisi seruan agar publik tetap fokus mengawal setiap poin tuntutan dan tidak terpecah oleh narasi lain.
Berikut adalah isi lengkap "17+8 Tuntutan Rakyat" yang telah dirangkum dari berbagai sumber di media sosial, Senin (1/9/2025):
Tuntutan Mendesak (Deadline 5 September 2025)
1. Tugas Presiden Prabowo:
- Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
- Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
2. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR):
- Bekukan kenaikan gaji/ tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
- Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
- Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
3. Tugas Ketua Umum Partai Politik:
- Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
- Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
- Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
4. Tugas Kepolisian Republik Indonesia (Polri):
TERPOPULER
