REGIONAL:
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
- Tugas Kepolisian Republik Indonesia
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM (Hak Asasi Manusia).
- Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)
12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
- Tugas Kementerian Sektor Ekonomi
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia/
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
Selain 17 poin di atas, Jerome Polin cs juga membuat 8 tuntutan lain untuk pemerintah yang harus dipenuhi dalam kurun waktu satu tahun, tepatnya pada 31 Agustus 2026 mendatang.
8 Tuntutan Rakyat Dalam 1 Tahun (deadline: 31 Agustus 2026)
1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-besaran
Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tingkatkan standar persyaratan anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.
2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
Partai politik harus mempublikasi laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagai mana mestinya.
3. Susun Rencana Reformasi Kebijakan yang Lebih Adil
Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampanan Aset Koruptor
DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU tipikor.
5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar profesional dan Humanis
DPR harus merevisi UU Kepolisian Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.
6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
Pemerintah harus mencabut mandat TNI dan proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.
8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
Tinjau serius kebijakan PSN dan priositas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.
Dalam postingannya, Jerome Polin menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan hasil rangkuman dari suara rakyat di kolom komentar dan Instagram Story para influencer.
Tidak hanya itu, mereka juga menyertakan desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasi melalui laman YLBHI, pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia, hingga tuntutan demo buruh pada 28 Agustus 2025.
TERPOPULER